Bendahara Ikuti Bimtek SIMDA Keuangan
SAMARINDA - Pemprov Kaltim terus memantapkan kesiapan para pengelola keuangan daerah demi kelancaran penerapan pelaporan keuangan berbasis akrual. Para pengelola keuangan pemerintah, khususnya para bendahara harus diberi tambahan pengetahuan agar mereka terbiasa menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Keuangan Setprov Kaltim melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Manajemen Daerah (Bimtek Simda) Keuangan versi 2.7.06 yang diikuti bendahara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) se-Kaltim.
Asisten Administrasi Umum Setprov Kaltim Dr Meiliana usai membuka Bimtek Simda Keuangan yang dilangsungkan di Aula Badan Kesbangpol Kaltim mengatakan, bimbingan teknis ini digelar untuk memperbaharui pengetahuan dan informasi mengenai sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran pendapatan.
"Setelah Bimtek Simda Keuangaan ini diharapkan ada peningkatan mutu akuntansi baik secara teoritis maupun praktik dalam pelaksanaan pelaporan keuangan daerah," kata Meiliana, Senin (9/11).
Pemprov Kaltim, lanjut Meiliana sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sistem akrual ini dan sudah dibuktikan dimana Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kaltim menjadi yang terbaik se-Indonesia dan tahun ini, Kaltim kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaporan keuangan daerah.
Walau demikian, lanjutnya, Pemprov terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai sistem akuntansi pemerintahan menuju penerapan sistem akuntansi berbasis akrual bagi para bendara di Kaltim.
Implementasi penerapan akuntansi berbasis akrual diharapkan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah sehingga menjadi alat pertanggungjawaban yang lebih baik sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Setprov Kaltim H Fadliansyah mengatakan, standar akuntasi pemerintah sebelumnya menggunakan versi 275. Saat ini Simda Keuangan menggunakan versi baru 2.7.06. Versi baru ini juga menyangkut pendapatan yang sudah ditetapkan menjadi pajak daerah dan bila belum dibayarkan akan menjadi piutang.
"Bimtek dibagi dalam dua angkatan, dimana setiap angkatan diikuti sebanyak 120 orang. Nara sumber dihadirkan dari BPK," kata Fadliansyah. (mar/sul/adv)
12 November 2019 Jam 09:53:25
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13 September 2019 Jam 07:48:13
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20 Mei 2022 Jam 22:01:50
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02 November 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17 September 2019 Jam 22:13:21
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
09 Juli 2020 Jam 21:00:28
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21 Maret 2023 Jam 18:07:56
Gubernur Kaltim
21 Maret 2023 Jam 18:00:13
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 17:54:22
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:23:52
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
06 September 2018 Jam 19:11:45
Program Pemerintah
13 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
15 Juni 2020 Jam 22:18:52
Event
19 Agustus 2020 Jam 21:27:21
Pemerintahan
18 Januari 2022 Jam 21:25:41
Breaking News Kaltim