Sukseskan Pembangunan Daerah Semua Pihak Bersatu

13 Desember 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 1200 kali

SAMARINDA- Pemprov Kaltim dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013-2018 terus berupaya bekerja membangun daerah demi kesejahteraan rakyat. Menyukseskan itu tidak hanya menjadi peran pemerintah daerah, tetapi adanya peran dukungan semua pihak untuk bersatu membangun daerah ini. Mulai dari jajaran pihak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim juga adanya dukungan seluruh rakyat di Kaltim, contohnya kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak ketika menghadiri Hari Bhakti ke 71 Pekerjaan Umum di Kantor DPU Kaltim, Rabu (7/12). Awang mengajak agar semua rakyat bersatu mendukung program kerja yang kini dibangun pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota serta pusat.

“Semua itu tidak lain untuk rakyat. Meski pembangunan infrastruktur khususnya jalan, sarana air bersih maupun fasilitas rumah rakyat merupakan bagian dari pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum tetapi dukungan semua pihak sangatlah diperlukan, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan daerah,” kata Awang Faroek Ishak.

Awang mengatakan DPU khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah banyak membantu Pemprov Kaltim menyukseskan program pembangunan di daerah. Karena itu, adanya rakyat yang bersatu diharapkan dapat mendukung pekerjaan pemerintah terus berjalan sesuai target yang diinginkan.

Berbagai program yang kini terus dilaksanakan, mulai pembangunan Jembatan Pulau Balang, Jalan Tol hingga Trans Kalimantan serta perumahan rakyat dan pembangunan air bersih di KIPI Maloy masih berlanjut. Bahkan jalan tol Balikpapan-Samarinda ditargetkan Presiden Joko Widodo selesai maksimal akhir 2018.

“Karena itu, jika tidak adanya kebersatuan rakyat tentu mana ada program yang akan selesai. Jadi saya minta rakyat dapat menjaga kondusifitas daerah. Rakyat diharapkan tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang mengganggu keamanan daerah, sehingga percepatan pembangunan semakin terhambat,” jelasnya.(jay/sul/ri/huasmprov)

Berita Terkait