Sultan Aji Muhammad Idris Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, TP2GP Lakukan Verifikasi Lapangan

23 Agustus 2021 Jam 20:25:44 Humas Prov. Kaltim Berita Acara 1050 kali

foto:syaiful/humasprovkaltim

SAMARINDA - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim Dr HM Jauhar Efendi menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kaltim yang telah mengusulkan kembali Sultan Aji Muhammad Idris yang merupakan Sultan ke-14 dari Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, sebagai pahlawan nasional dan kini telah memasuki tahap verifikasi lapangan yang dilakukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan (TP2GP) Pusat.

“TP2GP Tingkat Pusat yang dipimpin Dr Muklis Paeni telah melakukan audiensi dengan Kesultanan Kutai, Pemkab Kukar, Kadis Sosial Kaltim, Kadis Sosial Kukar, LVRI, UIN Sultan Aji Muhmmad Idris Samarinda, kemudian setelah audiensi tim juga langsung melakukan verifikasi lapangan,” kata Jauhar Efendi usai audiensi dengan TP2GP Tingkat Pusat yang berlangsung di Ruang Tua Himba, Lantai 6 Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/8/2021).

Selain verifikasi di Kaltim, TP2GP juga akan melakukan penelitian di Wajo Sulawesi Selatan, karena Sultan Aji Muhmmad Idris pernah berangkat ke Wajo untuk bertempur melawan VOC bersama rakyat Bugis dan pada akhirnya wafat di tanah Wajo.

“Oleh karena itu, Pemprov Kaltim berharap, kalau usulan Sultan Aji Muhammad Idris disetujui menjadi pahlawan nasional tahun 2021 ini, maka ini akan menjadi kado terindah bagi masyarakat Kaltim, karena sebelumnya Kaltim belum memiliki satupun pahlawan nasional yang ditabalkan oleh negara. Apalagi Provinsi Kaltim sudah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo sebagai ibu kota negara (IKN) baru di tanah air, maka ini sangat penting bagi Kaltim,” papar Jauhar Efendi.

Anggota TP2GP Pusat Dr Muklis Paeni mengatakan terkait usulan Pemprov Kaltim yang mengajukan Sultan Aji Muhmmad Idris menjadi pahlawan nasional, saat ini sedang dilakukan verifikasi data untuk mencocokkan antara data dan narasi yang diusulkan dengan realitas yang ada di lapangan.

“Apakah narasi itu didukung oleh realitas yang ada di lapangan, misalnya bagaimana respon dari masyarakat dan Pemprov, Pemkab Kukar, pemuka masyarakat terhadap pencalonan tersebut dan untuk penentuan dan pengumumannya akan dilaksanakan pada November 2021, tepatnya pada peringatan Hari Pahlawan,” jelas Muklis Paeni. (mar/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait