Tahun 2025 PAD Kaltim Diprediksi Menyentuh Angka Rp9 Triliun

01 Februari 2023 Jam 07:43:33 Cinthia Informasi dan Komunikasi 315 kali

Foto Ahmad Riyandi / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

BALIKPAPAN - Pemprov Kaltim menggelar Focus Group Discussion (FGD) Proyeksi Kerangka Pendapatan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Agenda FGD membahas proyeksi kerangka pendapatan daerah tahun 2024-2026. FGD dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni di Hotel Four Point Jalan Pelita Raya nomor 19 Sepinggan, Balikpapan, Rabu 1 Februari 2023.

Sekda Yuni mengungkapkan sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022, maka Provinsi Kalimantan Timur diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah (RPD) tahun 2024-2026 sebagai dokumen transisi rencana pembangunan daerah jangka menengah.

Instruksi tersebut mengatur tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru. Seperti diketahui, Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi akan mengakhiri masa jabatan mereka pada 1 Oktober mendatang.

Lanjut Sekda Yuni, salah satu substansi dari dokumen rancangan RPD yang disusun adalah proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2024-2026.

"Ada optimisme nanti di tahun 2025 penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) ada kenaikan yang signifikan dari Rp7 triliun menjadi Rp9 triliun. Mungkin harus ada penjelasan terkait optimisme ini, karena ini bagian dari penerimaan kita," tegas Yuni.

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya ada penerimaan masuk dalam penerimaan provinsi, setelah itu dispending ada pembiayaan bagi hasil untuk kabupaten/kota.

“ini tidak masuk penerimaan kita. Kita tetap tinggi atau tetap naik dari Rp7 triliun menjadi Rp9 triliun," jelasnya.

Lanjut Sekda, penerimaan ini tentu dengan piutang pajak di luar 60 persen yang akan dikejar kemudian. Diharapkan nanti akan ada pola-pola inovasi, selain relaksasi.

"Untuk meyakinkan teman-teman bahwa kita akan menerima yang Rp9 triliun dengan kondisi kita tidak mengambil pendapatan kabupaten kota sebagai bagian penerimaan dari provinsi," ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan ini para asisten, staf ahli, kepala Bappeda, kepala Bapenda, kepala BPKAD, kepala Biro Ekonomi, para kepala RSUD Provinsi Kaltim, kepala UPTD Lab Kes Provinsi Kaltim, dan direktur Perusda/BUMD Provinsi Kaltim. (ayu/sul/ky/adpimprov kaltim)