SAMARINDA - Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dr Soni Sumarsono mengatakan dalam peta politik nasional tahun politik 2019, Provinsi Kaltim masuk dalam zona hijau atau kondusif. "Tetap jaga kondusifitas daerah. Selalu jaga kerukunan, rukun agawe sentoso. Tidak perlu ribut sebagai warga bangsa, kita semua bersudara, masalah perbedaan pilihan dalam politik itu wajar karena itulah demokrasi," kata Soni Sumarsono pada Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2018-2023 di Pendopo Lamin Etam Samarinda, Kamis (17/1/2019).
Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, lanjut Soni tugas pemerintah daerah adalah memberi bantuan dan fasilitas untuk kelancaran Pemilu, seperti melancarkan penyaluran logistik, mendorong partisipasi dan memfasilitasi keberadaan staf-staf di Sekretraiat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan menempatkan aparatur sipil negara (ASN) di sana. Itulah bentuk nyata dukungan pemerintah daerah untuk mendukung sukses penyelenggaraan pemilu.
"Maka dari itu, saya tegaskan kepada gubernur, bupati dan walikota, selama proses di tahun politik 2019 ini, tidak menarik ASN yang diperbantukan di Sekretariat KPU maupun Bawaslu, karena itu dapat mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemilu yang akan digelar 17 April 2019 nanti," tegasnya.
Selain itu, lanjut Soni yang terpenting partisipasi politik masyarakat menjadi hal penting dalam menyukseskan pesta demokrasi. Meski demikian, hal tersebut tak bisa tercipta jika hanya bersandar pada peran penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Jajaran pemerintah pusat dan daerah pun perlu berperan aktif memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat mengenai arti pentingnya pemilu.
Dikatakan, pemerintah daerah juga perlu melaksanakan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah serta meningkatkan sinkronisasi dan integrasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta forum-forum lain di daerah.
"Sukses pelaksanaan Pemilu 2019 akan ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya kesiapan dari penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah, dan kesiapsiagaan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan pemilu dengan sinergisitas yang kuat dan berkesinambungan antarpemangku kepentingan pemilu dalam upaya menciptakan pemilu yang demokratis dan damai," papar Soni. (mar/sul/ri/humasprov kaltim)
02 November 2013 Jam 00:00:00
Politik
06 April 2013 Jam 00:00:00
Politik
18 Januari 2016 Jam 00:00:00
Politik
26 Maret 2019 Jam 23:04:06
Politik
10 September 2013 Jam 00:00:00
Politik
13 September 2013 Jam 00:00:00
Politik
06 Juni 2023 Jam 20:22:45
Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 20:18:54
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 19:38:59
Kegiatan Silaturahmi
06 Juni 2023 Jam 19:35:50
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
07 Februari 2021 Jam 13:16:53
Sosialisasi Masyarakat
31 Januari 2013 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
01 Mei 2018 Jam 02:19:00
Pemerintahan
08 Februari 2017 Jam 00:00:00
Pendidikan
24 September 2019 Jam 22:23:21
Korpri