SAMARINDA - Provinsi Kaltim merasa bersyukur telah ditetapkan menjadi calon ibu kota negara (IKN) baru oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini juga yang mendasari Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor tidak mesti berambisi untuk menjadi Kepala Badan Otoritas Pengembangan IKN Baru.
Karena, telah ditetapkan sebagai calon IKN sudah mengangkat harkat dan martabat rakyat Kaltim maupun Kalimantan secara umum.
"Kita sudah bersyukur menjadi calon IKN. Bukan saya nanti yang akan menjadi Badan Otoritasnya," kata Isran Noor dihadapan Kepala Perwakilan BI Kaltim Tutuk SH Cahyono ketika bertemu di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (12/3/2020).
Menurut Isran, ada yang sangat ahli dalam mengelola pengembangan itu. Artinya, perlu orang yang ahli dalam perencanaan. Karena, IKN adalah kebutuhan negara, bangsa dan dunia, sehingga perlu orang yang ahli mengelola itu.
Isran menilai, ada yang pantas menjabat posisi tersebut. Pemprov Kaltim, lanjutnya, cukup melakukan koordinasi apa yang memang diperlukan pemerintah pusat.
"Saya sudah sampaikan ke Presiden Joko Widodo. Tidak perlu saya. Cukup saya menyumbangkan saran dan masukkan," jelasnya.
Orang yang akan menjabat Kepala Badan Otoritas ini tentu levelnya sama dengan Menteri.(jay/her/yans/humasprovkaltim)
18 Agustus 2021 Jam 21:59:22
Berita Acara
20 September 2020 Jam 20:07:14
Berita Acara
08 Maret 2020 Jam 17:45:06
Berita Acara
26 September 2020 Jam 21:38:15
Berita Acara
18 Maret 2020 Jam 07:02:17
Berita Acara
01 Maret 2021 Jam 19:58:52
Berita Acara
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
29 Mei 2023 Jam 09:53:48
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:51:53
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
16 November 2022 Jam 08:51:19
Wakil Gubernur Kaltim
07 April 2020 Jam 10:52:14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
02 Juni 2016 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
15 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Februari 2020 Jam 08:21:27
Pemerintahan