Wagub Temui Perwakilan Pendemo
SAMARINDA – Wakil Gubernur Kaltim H Farid Wadjdy mengatakan Pemprov sebagai pelaksana pembangunan dan roda pemerintahan di daerah menghormati segala keputusan yang di buat Pemerintah Pusat. Termasuk kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dari Rp4.500 menjadi Rp6.500 yang dinilai banyak kalangan sangat merugikan masyarakat.
“Apa yang diputuskan oleh pusat, maka Pemda harus melaksanakan dan mengamankan kebijakan itu dengan dukungan seluruh aparat. Pemerintah itu satu kata. Meskipun di era otonomi daerah ada hal kewenangan yang diberikan pusat ke daerah, namun terkait hal seperti ini adalah kewajiban bagi daerah untuk mengawalnya,” ujar Farid saat menerima perwakilan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kaltim, di ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (19/6).
Menurut Farid, merupakan hak bagi setiap masyarakat untuk menyampaikan aspirasi baik melalui Pemprov maupun DPRD, seperti halnya yang dilakukan IMM Kaltim yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim terkait penolakan kenaikan harga BBM.
“Ada Pemprov dan DPRD Kaltim, yang keduanya bisa berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sekaligus berkewajiban untuk mendengarkan dan menyerap serta menyalurkan aspirasi itu hingga kepada Presiden atau DPR jika itu memang layak untuk disampaikan,” jelasnya.
Farid mengungkapkan menemui perwakilan pendemo merupakan bagian dari tugas sebagai wakil kepala daerah. Untuk itu, dirinya berharap perwakilan pendemo maupun seluruh masyarakat hendaknya dapat mencermati apa yang sudah menjadi perdebatan selama ini, yaitu alasan pemerintah menaikkan harga BBM.
Namun, dirinya memberikan apresiasi tinggi dan menghargai sikap-sikap kritis yang disampaikan mahasiswa maupun masyarakat terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini, sambung dia, dapat menjadi semacam masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya.
Terkait dengan permintaan mahasiswa yang tergabung dalam IMM agar kuota BBM Kaltim dapat ditingkatkan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, Farid menilai hal itu juga yang terus diperjuangkan Pemprov Kaltim bersama Kalteng, Kalbar dan Kalsel.
“Ketika kuota BBM Kalimantan dikurangi sekitar tujuh persen dalam pertemuan dengan Komisi VII DPR RI beberapa waktu yang lalu. Kita mempertanyakan hal tersebut, karena kuota BBM Kalimantan adalah yang terbesar terkena pemangkasan tersebut. Kita akan terus perjuangkan penambahan kuota, diiringi dengan pengawasan dalam distribusi kepada masyarakat,” jelasnya.
Farid berpesan agar seluruh mahasiswa yang tergabung dalam IMM dapat melakukan aksi demonstrasi dengan santun dan tertib serta tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan kepentingan umum. (her/hmsprov).
///Foto : Wakil Gubernur Kaltim H Farid Wadjdy saat menerima sejumlah perwakilan pengunjukrasa yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.(fajar/humasprov kaltim)
15 Februari 2020 Jam 08:41:44
Pemerintahan
29 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 April 2018 Jam 20:12:56
Pemerintahan
09 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
17 Juni 2019 Jam 17:55:45
Pemerintahan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
07 Maret 2018 Jam 19:56:30
Pelatihan, Kepegawaian
12 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
25 Mei 2021 Jam 23:44:09
Kegiatan Silaturahmi
18 November 2019 Jam 20:56:45
Even Olahraga
19 Agustus 2022 Jam 21:20:16
Breaking News Kaltim