Kalimantan Timur
Tanah dan Air Indonesia Telah Menyatu di Ibu Kota Nusantara


TANAH dan air Nusantara telah menyatu di titik nol ibu kota negara. Presiden Joko Widodo memimpin ritual penyatuan tersebut. 

Para Gubernur se-Indonesia datang langsung ke Kaltim membawa tanah dan air dari daerah masing-masing. Tersirat pula harapan besar untuk Indonesia maju yang sejahtera dan berkeadilan dari rencana pemindahan ibu kota negara baru itu.

Kehadiran Presiden bersama seluruh Gubernur ke Benua Etam, Kalimantan Timur menjadi pertanda awal, pembangunan Ibu Kota  Nusantara (IKN) akan segera dimulai.

"Pada hari ini Senin 14 Maret 2022, kita hadir bersama-sama di sini, dalam rangka sebuah cita-cita besar dan pekerjaan besar yang akan segera kita mulai, yaitu pembangunan Ibu Kota  Nusantara," kata Presiden Joko Widodo saat memberi arahan singkat usai menerima penyatuan tanah dan air di titik nol kilometer IKN, Senin (14/3/2022).

Penyatuan tanah dan air yang digagas Presiden Joko Widodo merupakan simbol persatuan dan kesatuan Indonesia yang sejatinya adalah negara kepulauan dari Sabang sampai Merauke dari Miangas sampai Pulau Rote.

Saat penyatuan tanah dan air nusantara itu, selain para gubernur se-Indonesia, sejumlah menteri dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, juga hadir 15 tokoh Kaltim. Momen ini menjadi sangat bersejarah dimana sebagai sebuah provinsi di hutan Borneo, Kaltim mendapat kesempatan dihadiri secara bersamaan oleh Presiden dan Gubernur dari 34 provinsi di Indonesia.

"Tanah dan air yang dibawa  dan sudah dimasukkan ke dalam Bejana Nusantara merupakan bentuk kebhinekaan  kita dan persatuan kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini," lanjut Presiden Joko Widodo. Kolaborasi antara  pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, swasta dan masyarakat  untuk mendukung pembangunan IKN akan sangat membantu agar apa yang dicita-citakan segera terwujud.

"Semoga hidayah dan berkah dari Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara ini,"  kata Presiden.

Dia pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan untuk sukses rencana pemindahan IKN ini, tanpa terkecuali.

Acara juga dihadiri Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Adji Muhammad Arifin yang sekaligus memberikan penyambutan ritual adat tepong tawar kepada Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi diberikan oleh para gubernur  langsung kepada Presiden Joko Widodo. Dimulai dari tanah dan air DKI Jakarta, dilanjutkan  Aceh,  Papua,  DI Yogyakarta,  Sumatera Utara,  Papua Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Maluku Utara, Jawa Timur, Riau, Maluku, Riau, Kepulauan Riau,  Sulawesi Tenggara,  Banten, Sumatera Selatan,  Sulawesi Selatan, Bali, Jambi, Sulawesi Barat, NTB, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah,  NTT,   Bengkulu, Gorontalo, Lampung, Sulawesi Utara,  Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan ditutup tanah dan air Kalimantan Timur yang diserahkan langsung oleh Gubernur Isran Noor.

 

DUKUNGAN PARA GUBERNUR 

Tak satupun Gubernur yang datang ke Kaltim menunjukkan raut pesimis. Semua optimis, IKN adalah jawaban untuk Indonesia maju dan sejahtera dan berkeadilan di masa depan. IKN di Sepaku diprakarsai dengan semangat menghapus pembangunan nasional yang bersifat Jawa sentris, menjadi Indonesia sentris. Pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh penjuru negeri, tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa. “Saya yakin mimpi-mimpi masa depan akan bisa direalisasikan dari ibu kota baru ini,” kata Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat.

 

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memberi komentar senada. "Saya lihat tempatnya bagus dan kita sebagai sesama provinsi di Kalimantan senang ibu kota pindah ke Kalimantan. Saya yakin akan ada suatu percepatan kemajuan dari infrastuktur dan perekonomian," kata Sutarmidji. Demikian pun dari Sumatera. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad memiliki keyakinan yang sama. 

"Kesannya baik sekali lokasi luas. Kontur dan landscape bagus. Semoga didesain secara mozaik," ucap Ansar Ahmad.

Kata optimis lain ditandaskan Sultan Hamengku Buwono X. Dia meyakini IKN dibangun untuk kepentingan besar bangsa Indonesia. 

"Proses ini secara simbolik memberi ruang budaya. Pada aspek simbolik itu dari awal ada kebhinekaan, persatuan dan kesatuan bangsa yang telah lama menjadi perekat utama dalam proses menuju masa depan Indonesia," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sri Sultan berharap pemahaman simbolik ini bisa memberikan fakta yang baik.  

"Tidak ada kata mundur, biarpun proses pembangunan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Bukan berarti 2024 itu sudah selesai," ucap Sri Sultan.

Apalagi, penyerahan tanah dan air dari 34 provinsi itu bukan sekadar formalitas. Tapi menjadi simbol kekuatan untuk bersatu membangun masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman juga siap mendukung suplai pasokan kebutuhan pangan IKN, seperti beras, sayuran maupun komoditi pangan lainnya.

"Tentu semakin kita tingkatkan kerja sama, terlebih setelah Kaltim menjadi IKN," ungkapnya.

Tetangga Kaltim lainnya juga siap berkolaborasi untuk IKN. Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Rusdy Mastura mengaku juga siap menyuplai batu palu dan bahan pangan lainnya untuk Kaltim.

Dukungan lain disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia bahkan membawa tanah dan air dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat ke Kaltim.

"Ini menyimbolkan, tanah dan air dari Jawa Barat akan bersatu dalam tanah Ibu Kota Nusantara," sambung Kang Emil. Para Gubernur lain juga menegaskan dukungan mereka, tanpa terkecuali.

 

SMART FOREST CITY 

Ibu kota baru Indonesia akan dibangun dengan konsep smart forest city. Dimana 70% Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan dikelilingi hutan. Luasan KIPP yang direncanakan adalah 6.671 hektare. Maka tak heran untuk pembangunan IKN ini, pemerintah telah menyiapkan persemaian bibit pohon yang terletak di Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengawali pembangunan IKN dengan merehabilitasi hutan.

"Inilah yang sudah sering saya sampaikan bahwa pembangunan IKN akan kita awali dengan merehabilitasi hutan-hutan yang ada, agar area-area di IKN dan sekitarnya akan kembali pada fungsi semula yaitu sebagai hutan tropis dan bukan hutan yang monokultur, yang homogen," ucap Presiden Jokowi, saat meninjau Persemaian Mentawir, Senin (14/3/2022).

Persemaian Mentawir dalam 6-7 bulan ke depan diharapkan akan dapat memproduksi 15-20 juta bibit pohon nyatoh, meranti, kapur, gaharu, hingga jambu-jambuan. Dengan penanaman bibit tersebut, diharapkan akan menarik hewan dan burung-burung untuk masuk ke habitatnya kembali di IKN.

"Saya kira semangat awal kita adalah seperti ini dan kita harapkan dengan penanaman kembali habitat yang ada akan kembali seperti semula dan suasana di IKN nanti betul-betul seperti konsep yang sudah kita rencanakan yaitu kota hutan," jelasnya. Jutaan bibit pohon itu nantinya akan dibawa ke IKN untuk kemudian ditanam di lahan-lahan kritis.

"Akan kita tanam di sela-sela tanaman eukaliptus yang ada di sana sehingga saat eukaliptusnya ditebang tanaman-tanaman meranti, kapur, nyatoh, gaharu, bangkirai, jambu-jambuan ini semuanya sudah pada posisi yang tinggi," tandas Jokowi.

Usai melakukan penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia dalam Bejana Nusantara, Presiden Joko Widodo (Jokowi)  juga melakukan penanaman pohon bersama gubernur dari 34 provinsi di titik nol IKN.

Pohon yang ditanam merupakan pohon khas dari provinsi masing-masing. Ibu negara Hj Iriana Jokowi juga ikut mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan penanaman pohon.

Presiden Joko Widodo menanam pohon Meranti Merah (shorea leprosula). Sedangkan Gubernur Kaltim Isran Noor sang tuan rumah menanam bibit pohon jenis kapur (dryobolanops becarii).

 

KAWASAN INTI PUSAT PEMERINTAHAN 

Pemerintah telah menyiapkan rencana pembangunan KIPP dalam dua tahun (2022-2024). Di sini akan ada tiga klaster, yakni kawasan inti pemerintahan, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan. Dalam proses jangka pendek, di lokasi KIPP akan dibangun kantor-kantor pemerintahan, mulai dari kantor presiden, kantor wakil presiden, kantor parlemen (MPR, DPR, DPD), Mahkamah Agung, kantor menteri koordinator.

Selain itu, hal utama yang akan dibangun adalah infrastruktur jalan. Tahap pengembangan pembangunan akan dilakukan dalam interval berikutnya 2024 sampai 2045.

Kawasan inti akan dibangun dengan dana APBN. Tahun ini setidaknya PUPR telah menganggarkan Rp 46 triliun untuk memulai pembangunan IKN. Termasuk menyiapkan waduk dan intake untuk pemenuhan IKN.

Pembangunan IKN diprediksi akan menyerap dana tidak kurang dari Rp 467 triliun dengan skema pendanaan 20% melalui APBN, dan selebihnya menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KBPU), dan investasi swasta. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono berharap agar peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengakomodasi putra-putri Kaltim untuk masuk dalam struktur IKN. Presiden Jokowi juga menegaskan saat ini sekitar 56 persen populasi berada di Jawa, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi dan ketimpangan infrastruktur. 

“Bukan berarti kita ingin meninggalkan DKI. Jangan ada yang mengartikan itu. Karena negara kita ini besar sekali, ada 17 ribu pulau. PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa, saat ini magnetnya ada di DKI Jakarta,” ungkap Presiden. Presiden menginginkan dengan dibangunnya Ibu Kota Nusantara, Indonesia memiliki kota dengan standar internasional yang memilki fasilitas berstandar internasional pula.

Gubernur Kaltim H Isran Noor menegaskan Ibu Kota Nusantara bukan hanya untuk Kaltim, tapi Indonesia.

"Sejak awal saya tegaskan. Pemindahan ibu kota bukan hanya untuk Kaltim, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia," kata Gubernur Isran Noor usai mendampingi Presiden Joko Widodo berkemah di IKN, Senin 14 Maret 2022.

 Malam itu, ditemani sejumlah menteri dan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Presiden Joko Widodo mereka berbincang hingga pukul 12 malam. Banyak hal dibincangkan terkait IKN. Menteri yang ikut berkemah malam itu antara lain Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Karena tanah dan air telah disatukan, maka tinggi harapan cita-cita besar kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia akan segera menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. (Tim Adpimprov Kaltim)

Berita Terkait
Data Masih Kosong
Data Masih Kosong