Tegaskan Tak Hapus Tenaga Honorer, Gubernur Isran Usul Kelola APBN Minimal 50:50 Pusat dan Daerah

19 November 2022 Jam 05:51:26 Cinthia Gubernur Kaltim 2269 kali

Foto Syaid Fathur Rachman / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Tenaga pembantu pemerintah atau biasa disebut tenaga honorer selalu menjadi perhatian Gubernur Kalimantan Timur Dr H Isran Noor. Terlebih setelah adanya keinginan pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer dan menggantikannya dengan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang direkrut melalui skema tes.

Gubernur Isran Noor menegaskan tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer tersebut. Hal itu disampaikan orang nomor satu Benua Etam di berbagai kesempatan.

“Bayangkan 4 juta orang tenaga honorer di seluruh negara ini, dihapus bagaimana ini ceritanya. Karena pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja di luar sektor pemerintah. Bayangkan saja jika 4 juta tenaga honorer itu dihapus. 1 orang menghidupi keluarga misalkan 1 istri dan 2 anak. Jadi ada lebih dari 15 juta orang yang kesulitan untuk hidup.” ucap Isran Noor pekan lalu di acara Gebyar Pajak Daerah 2022.

Seharusnya, lanjut Isran, tenaga honorer tidak dihapuskan, melainkan diprioritaskan untuk menjadi tenaga PPPK.

“Karena tenaga honorer itu mempunyai peran yang besar, bahkan bisa lebih bagus kerjanya. Dan negara tidak akan bangkrut untuk membayar atau membiayai tenaga honorer itu, apalagi tenaga-tenaga honorer ini terkait dengan pengembangan sumber daya manusia negara,” jelas Isran.

Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini bercerita tentang pengalamannya dalam suatu kunjungan ke salah satu sekolah di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Purwokerto, yaitu SD Karang Soka Batu Raden.

“Saya sengaja ke sana, ngga mau saya ambil contoh di Kaltim. Sudah tau bagaimana tenaga honor di Kaltim. SD Karang Soka ini negeri, 10 orang gurunya, dari 10 guru hanya tiga orang PNS, sisanya guru honorer, dengan gaji 300 ribu rupiah per bulan. Bayangkan saja dengan 300 ribu, dia masih bisa hidup,” ujar Isran di hadapan ratusan masyarakat taat pajak se-Kaltim yang hadir pada Gebyar Pajak Daerah 2022.

Untuk itu, Isran Noor mengusulkan agar alokasi APBN yang dikelola pusat sebesar 30 persen dan yang di kelola daerah 70 persen. Atau bisa 40 persen pusat dan 60 persen daerah. Atau paling tidak minimal pengelolaannya 50 persen pusat dan 50 persen daerah. Karena kewenangan pemerintah pusat meliputi, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Selebihnya, lanjut Isran, merupakan kewenangan daerah.

“Jika banyak transaksi terjadi di daerah, maka otomatis ekonomi nasional akan menjadi kuat. Jika hanya 30 persen dana pembangunan yang dikelola itu akan menjadi kesulitan bagi daerah. Slot-slot pembiayaan yang sudah terstruktur jadi sulit dalam pelaksanaannya. Misalnya dana untuk tenaga pembantu pemerintah yang disebut dengan tenaga honorer. Dan bahkan untuk memberikan tunjangan-tunjangan lainnya,” pungkas Isran, sembari menegaskan bahwa Kaltim sebagai provinsi yang selalu taat dan setia terhadap NKRI. (her/sul/adpimprov kaltim)