Temu Cepat dan Lapor Terhadap Potensi ATHG

21 Mei 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3450 kali

SAMARINDA - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kaltim diminta untuk meningkatkan perannya dalam mengantisipasi potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keamananan ditengah masyarakat dengan melakukan proses temu cepat, lapor cepat dan tepat serta meyakinkan terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) didaerahnya masing-masing.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Deni Sutrisno yang mewakili Wakil Gubernur Kaltim Mukmin Faisyal dalam acara Rakor FKDM se-Kaltim pada Selasa (17/5) di ruang rapat Bina Bangsa Badan Kesbangpol Kaltim.

Dalam rakor yang diikuti oleh 60 peserta dari FKDM se-Kaltim, Deni menyampaikan bahwa keberadaan dan kemampuan FKDM perlu terus ditingkatkan, diperkuat, dan dipertajam. Khususnya dalam fungsi deteksi dini. Karena itu, diperlukan koordinasi dengan forum-forum lainnya dan jajaran komuitas intelijen dalam upaya pencegahan dini terhadap gangguan-gangguan dalam masyarakat.

"Peran FKDM ini menjadi sangat elementer dalam mengantisipasi datangnya ancaman. Karena itu, FKDM itu harus memiliki prinsip temu cepat dan lapor cepat agar menjadi dasar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi FKDM di daerahnya masing-masing," katanya.

Karena peran FKDM yang dinilai sangat penting ini, lanjut Deni, maka untuk perekrutan anggota FKDM juga harus selektif dan memenuhi persyaratan tertentu.

"Misalnya harus mempunyai mental ideologi yang baik, mempunyai naluri dan kepekaan yang tinggi, mempunyai kepedulian, mampu berkomunikasi, memiliki loyalitas, cukup cerdas, memiliki setia kawan, dapat dipercaya, sadar bela negara, dapat membuat laporan secara baik dan lain-lain," katanya.

Deni berharap, dalam rakor FKDM Se-Kaltim 2016 dapat digunakan sebagai ajang pembenahan dan koreksi. sehingga, kedepan keberadaan FKDM didaerah semakin berperan dan berfungsi dalam mengantisipasi potensi gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat. (rus/humasprov)

Berita Terkait