SAMARINDA - Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kaltim, HM Taufik Fauzi didampingi Kabid. Sumber Daya Alam Dinas PU Kaltim, Rudy MS, menjelaskan, pengendalian banjir di Kota Samarinda melalui dana proyek multiyears contract secara keseluruhan terbagi dalam empat sub sistem.
Pertama, sub sistem Karang Mumus dengan kegiatan utama peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir dengan alokasi anggaran Rp310,659 miliar. Progres hingga akhir Juli 2013 mencapai 31,68 persen, sedangkan target pada Desember 2013 sekitar 50,35 persen.
Selanjutnya, sub sistem Karang Asam Kecil (pembangunan reservoir pengendali banjir) dengan total anggaran Rp69,790 miliar. Progres hingga Juli mencapai 30,88 persen dan target akhir tahun sekitar 47,85 persen.
Sub sistem Loa Janan dan Rapak Dalam (pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai), progres hingga Juli mencapai 31,58 persen dan target akhir tahun sekitar 52,73 persen. Dan terakhir, sub sistem Karang Asam Besar dan Loa Bakung (peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai).
“Progres hingga Juli mencapai 40,48 persen dan target akhir tahun adalah 100 persen. Target ini sangat mungkin kita capai karena tidak ada permasalahan dengan pembebasan lahan. Ini akan terjadi di titik-titik lain, jika kendala pembebasan lahan ini bisa segera diatasi,” tegas Taufik.
Sejak 2009, Pemprov Kaltim telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir Samarinda melalui program jangka pendek. Diantaranya kegiatan penyudetan Gang Nibung melalui stimulus APBN dengan alokasi dana Rp5 miliar.
Bukan hanya itu, juga dibangun Bendungan Pengendali (Bendali) Damanhuri yang pembebasan lahan melalui bantuan keuangan Pemprov kepada Pemkot Samarinda. Sedangkan pembangunan fisik merupakan sharing dana APBD provinsi/bantuan keuangan dan APBD Samarinda.
Tidak cukup sampai di situ, Pemprov melanjutkannya dengan pembangunan Bendali Suryanata. Pembangunan fisik bendali ini dilakukan melalui alokasi APBN dan APBD provinsi. Selain itu, juga dilakukan perkuatan konstruksi Waduk Benanga melalui dana stimulus APBN 2009. Sementara pada 2010, Pemprov juga telah melakukan revitalisasi folder Vorfo, Air Hitam dan Gang Indra melalui APBD provinsi.
Meski begitu, untuk daerah-daerah yang belum bisa diselesaikan tahun ini, Taufik menegaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan fisik untuk penanganan banjir di Samarinda tersebut akan kembali diusulkan dan dilanjutkan pada tahun 2014. Kerjasama yang baik antarpemerintah dengan dukungan masyarakat, diharapkan setidaknya mengurangi permasalahan banjir di ibukota provinsi ini. (sul/hmsprov)
//Foto: REKREASI. Folder Air Hitam Samarinda, selain sebagai penampung air agar tidak terjadi banjir, juga bisa dimanfaatkan warga untuk rekreasi. (dok/humasprov kaltim).
01 Oktober 2018 Jam 19:40:42
Penanggulangan Bencana
21 November 2017 Jam 13:26:59
Penanggulangan Bencana
02 Oktober 2018 Jam 19:04:55
Penanggulangan Bencana
20 Juli 2013 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
31 Mei 2020 Jam 18:30:38
Penanggulangan Bencana
26 Mei 2021 Jam 10:22:30
Penanggulangan Bencana
29 Maret 2023 Jam 14:18:46
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
29 Maret 2023 Jam 11:25:44
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 11:16:42
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 11:04:21
Wakil Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 10:58:05
Administrasi Pembangunan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
06 Oktober 2019 Jam 12:23:40
Agama
21 April 2018 Jam 22:20:33
Pertanian dan Ketahanan Pangan
09 Desember 2016 Jam 00:00:00
Gubernur Kaltim
19 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24 September 2014 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM