Terbentuk BUMDes 691 Unit Dari 841 Desa, Jauhar Sebutkan BUMDes Tulang Punggung Perekonomian Desa

27 Maret 2019 Jam 22:26:33 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1561 kali

SAMARINDA - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa untuk menggalang kekuatan ekonomi kerakyatan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim Mohammad Jauhar Effendi mengatakan saat ini sudah terbentuk 691 BUMDes dari 841 desa di tujuh kabupaten di Kaltim.

"Bagi desa belum yang membentuk BUMDesnya. Kita terus mendorong agar segera menbentuknya. Sebab lembaga ini sangat penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat," kata Jauhar Effendi, di sela acara pembukaan Perlombaan Cerdas Cermat Desa Tingkat Provinsi Kaltim Tahun 2019 di Ballroom Bankaltimtara Jalan Jenderal Sudirman Samarinda, Rabu (27/3/2019).

Ditambahkan, data BUMDes yang sudah terbentuk menunjukkan ada yang tidak aktif, sehingga diupayakan agar BUMDes yang sudah maupun belum dibentuk bisa terus bertahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik.

Sebab ungkap Jauhar, tujuan awal pembentukan BUMDes untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola masyarakat melalui program/proyek pemerintah.

"Sebagai sebuah usaha desa. Pembentukan BUMDes harus mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusianya," ujar Jauhar.

Secara spesifik pendirian BUMDes untuk menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreativitas dan membuka peluang usaha ekonomi produktif bagi mereka yang berpenghasilan rendah.

Diakuinya, sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ditujukan untuk melayani masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif. "Tujuan lain, menyediakan media berbagai usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa. Sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat," terang Jauhar Effendi. (mar/her/yans/humasprov kaltim)