14 April 2019 Jam 09:10:45   Humas Prov. Kaltim   Pendidikan   719 kali

SAMARINDA - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi menegaskan dalam pembangunan pendidikan ada urusan wajib maupun tidak wajib yang menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Terutama terkait mengenai bantuan dana. Karena itu, tidak semua sifatnya bantuan dana menjadi tanggungjawab pemprov.

Hadi menjelaskan, pemprov bisa saja memberikan bantuan, terutama mereka yang masuk dalam pembinaan atau pengelolaan provinsi. Contohnya, jenjang SMA, SMK maupun MA. "Meski demikian, tetap disesuaikan dengan alokasi anggaran yang dimiliki pemprov. Ya disesuaikan kebutuhannya. Jadi, tidak semua yang bersifat bantuan dana menjadi tanggungjawab provinsi," kata Hadi Mulyadi ketika menerima kunjungan Forum Komunikasi Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Kaltim dipimpin Ketua Murajianto, di Ruang Rapat Wagub Kaltim, Kamis (11/4/2019).

Hadi khawatir, kalau bukan kewenangan provinsi bisa menimbulkan masalah bagi pemprov. Seperti bantuan dana maupun pembangunan gedung sekolah. Misalnya, sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama (SD/SMP). Semua itu menjadi tanggungjawab kabupaten dan kota. Meski demikian, provinsi tetap memberikan perhatian atau solusi bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan.

"Khusus pengembangan sekolah, saya menyarankan pihak sekolah atau forum pendidikan bisa berkomunikasi ke kabupaten dan kota maupun DPRD setempat. Sehingga mereka bisa memberikan solusi," jelasnya.

Termasuk berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Setelah itu barulah menghadap gubernur atau wakil gubernur. Dengan begitu ada solusi yang nanti diberikan. "Sehingga ketika saya atau bapak gubernur mengetahui bisa langsung eksekusi atau ada solusi lain. Tentu tidak membuat masyarakat kecewa. Bukan tidak mau tapi ada prosedur yang harus dijalankan," jelasnya. (jay/her/yans/humasprovkaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak