Tertib Aset, Pemprov Kaltim Optimistis Kembali Raih WTP
SAMARINDA- Pemprov Kaltim yakin tahun ini mampu krmbali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, saat ini sedang diupayakan penertiban aset di masing-masing instansi termasuk di Sekretariat DPRD Kaltim.
Aset yang kini ditertibkan, yakni mobil dinas, rumah dinas serta gedung kantor yang kini ditempati masing-masing instansi, termasuk Sekretariat Daerah Provinsi dan DPRD Kaltim.
“Ternyata setelah dikoreksi kita di Pemprov Kaltim masih lemah di pengelolaan aset, sehingga hal ini yang menjadi kendala untuk meraih predikat opini tersebut. Sebab, untuk pengelolaan yang lain sudah tertib, termasuk pengelolaan keuangan kita sudah tertib. Jadi, jika inventarisasi aset sudah baik, saya yakin Pemprov Kaltim tahun ini mampu meraih WTP,” kata Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltim Dr Meiliana di Samarinda, Selasa (24/2).
Sesuai informasi dan koordinasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim ternyata kunci untuk meraih opini tersebut adalah harus tertib aset. Karena, untuk penertiban aset dinilai sangat sulit dilakukan masing-masing pemerintah daerah, sehingga perlu adanya kerja keras yang dilakukan seluruh pihak untuk bersama-sama menginventarisir aset.
“Baru-baru ini Pemprov Kaltim telah menggelar apel tentang inventarisasi aset mobil dinas pejabat. Jangan sampai, ketika tidak diinventarisir ternyata surat kendaraan dinas telah tergadai oleh orang lain. Inilah yang menjadi perhatian Pemprov Kaltim,” jelasnya.
Dengan inventarisir aset diharapkan tugas yang dilakukan Gubernur dan Wagub Kaltim semakin berkurang untuk mewujudkan WTP. Karena itu, sesuai pengalaman PKP2A III LAN Samarinda yang saat ini sudah 9 kali meraih WTP diharapkan Pemprov Kaltim dapat mencapai prestasi yang sama.
“Dengan prestasi tersebut masyarakat semakin mendapat pelayanan yang baik,” katanya.
Pemprov Kaltim mengakui BPKP Kaltim telah melakukan upaya preventif dan represif dalam meningkatkan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah secara transparan, akuntabel dan auditabel, dan tahun lalu Kaltim berhasil mendapat opini WTP dari BPK.
Sehubungan dengan itu, Pemprov Kaltim mengapresiasi jajaran BPK yang telah membantu pemprov dalam asistensi dan bimbingan teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Termasuk asistensi sistem akuntansi keuangan daerah serta bimbingan terhadap BUMD dalam upaya Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik.
“Apa yang menjadi cita-cita bersama dapat terwujud, yakni Kaltim mampu meraih kembali WTP,” tandasnya.(jay/hmsprov)
//Foto: Gubernur memeriksa surat-surat kendaraan pada apel asset kendaraan Pemprov Kaltim. (dok/humasprov kaltim).
07 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
01 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
09 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
03 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
24 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
23 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
22 Januari 2023 Jam 20:27:58
Gubernur Kaltim
22 Januari 2023 Jam 20:25:08
Kegiatan Pemerintah
22 Januari 2023 Jam 20:22:58
Gubernur Kaltim
21 Januari 2023 Jam 20:19:29
Penataan dan Penguatan Organisasi
21 Januari 2023 Jam 20:16:39
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
22 Oktober 2019 Jam 22:34:15
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
21 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Agama
12 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Sumber Daya Manusia
19 September 2013 Jam 00:00:00
Peternakan
25 November 2017 Jam 14:08:12
Sumber Daya Manusia