Meski dinilai cukup aman karena curah hujan yang relatif masih tinggi dan minim titik api (hotspot), Kaltim tetap waspada terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Seperti sejumlah provinsi yang dalam posisi siaga darurat karhutla, Kaltim juga melakukan langkah-langkah antisipasi. Di antaranya menyiapkan aplikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau titik-titik hotspot yang tersebar di daerah.
Bukan hanya itu, Kaltim juga sudah membentuk dan melatih Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan jumlah personel sebanyak 1339 orang. Sedangkan total sumber daya manusia untuk pengendalian karhutla di Kaltim berjumlah 2548 personel. Termasuk dari Dishut Kaltim dan UPTD Tahura 354 personel, UPTD KLHK (Manggala Agni Kaltim) 105 personel dan Unit Manajemen 720 personel.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim HM Jauhar Efendi menjelaskan, komunitas masyarakat peduli api ini tersebar di daerah-daerah.
"Kewaspadaan di tingkat tapak ini sangat penting. Sebab saat terjadi kebakaran hutan dan lahan, para relawan yang sudah dilatih itu akan langsung turun ke lapangan," jelas Jauhar di Ruang Heart of Borneo usai menghadiri Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2021 yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD dari Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Langkah cepat itu harus dilakukan, sebab saat api kecil, pasti akan lebih mudah dipadamkan. Tapi ketika api sudah membesar, maka upaya pemadaman pasti akan lebih sukar.
Sekalipun pemerintah pusat sudah menyiapkan berbagai upaya termasuk rencana menyiapkan hujan buatan dan water booming yang akan diangkut dengan pesawat dan helikopter, Jauhar berharap Kaltim tidak sampai separah itu.
Hujan buatan dan water booming itu disiapkan untuk daerah-daerah prioritas, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.
"Kita tidak berharap dapat prioritas itu, karena Kaltim relatif aman. Lebih baik mencegah," ucap Jauhar.
Dia berharap tidak terjadi curah hujan tinggi hingga menyebabkan banjir, namun tidak juga kemarau panjang yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
"Musim kemarau nanti, kami imbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan," pesan Jauhar.
Rapat koordinasi khusus ini dihadiri juga oleh Panglima TNI, Kapolri, Mendagri, Menteri LHK dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Hadir pula para Gubernur dari provinsi rawan karhutla lainnya. (sul/humasprov kaltim)
26 Oktober 2019 Jam 00:37:49
Kehutanan
01 Juni 2017 Jam 00:00:00
Kehutanan
25 Juli 2017 Jam 08:01:13
Kehutanan
18 Oktober 2020 Jam 19:06:23
Kehutanan
25 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Kehutanan
21 Oktober 2019 Jam 21:01:36
Kehutanan
06 Juli 2022 Jam 12:57:10
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juli 2022 Jam 12:39:07
Ibu Kota Negara
06 Juli 2022 Jam 12:29:29
Ibu Kota Negara
06 Juli 2022 Jam 12:23:35
Informasi dan Komunikasi
06 Juli 2022 Jam 12:20:41
Ibu Kota Negara
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
25 Mei 2021 Jam 23:51:07
Berita Acara
28 Mei 2018 Jam 13:33:46
Berita Foto
20 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
06 Juli 2019 Jam 11:29:43
Kegiatan Silaturahmi
15 Juli 2021 Jam 22:40:39
Rapat Koordinasi Pemerintah