PALANGKA RAYA - Komoditi kelapa sawit ternyata masih menjadi isu menggairahkan untuk terus dibahas sebagai sumber keuangan daerah.
Itu pula yang menjadi semangat Borneo Forum ke-5 Tahun 2022 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pengusaha dan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.
Bahkan acara yang digelar Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Ballroom Kahayan Swiss Belhotel Danum Palangka Raya, Kalimantan Tengah ini secara khusus dihadiri para kepala daerah dan gubernur di Kalimantan.
Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengakui kelapa sawit sangat besar kontribusinya bagi perekomomian dan pendapatan negara, bahkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Bayangkan, ada 17 juta orang yang bekerja di industri kelapa sawit," sebut Gubernur Isran Noor saat Talkshow Perimbangan Anggaran Daerah untuk Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit dan Turunannya.
"Itu yang bekerja langsung, 17 juta orang. Kalau dia punya anggota keluarga 4 orang, berarti ada 68 juta orang yang dijamin pekerja sawit itu. Jika ditambah pekerjanya, berarti ada 85 juta orang hidup di industri sawit ini," sambungnya.
"Dan apakah ini sangat tidak membantu negara dalam menangani kemiskinan," tambahnya lagi di hadapan 250 peserta Borneo Forum ke-5 Tahun 2022.
Di acara yang dihadiri Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Dr Musdhalifah Machmud, Sekjen Gapki Pusat Eddy Martono dan Presiden Borneo Forum Muhammadsjah Djafar, orang nomor satu Benua Etam ini kembali menegaskan kelapa sawit tetap harus memberikan kontribusi nyata bagi keuangan daerah.
Sebab yang terjadi saat ini menurut mantan Bupati Kutai Timur ini, pemerintah pusat memberlakukan dana bagi hasil (DBH) yang selisih nilainya pada 2020 hingga 2022 sebesar Rp40 triliun.
Khusus untuk sawit sebut Gubernur Isran, hanya ada sekitar Rp3,4 triliun yang akan dibagikan kepada daerah-daerah penghasil kelapa sawit.
"Nilai itu sangat kecil. Uang yang katanya DBH sebesar Rp3,4 triliun itu kecil dan tidak ada apa-apanya kalau harus dibagi-bagi ke daerah penghasil. Itu yang harus kita perjuangkan, DBH kelapa sawit yang pantas untuk daerah penghasil agar kita bisa membangun daerah," pungkas mantan Ketua Apkasi ini.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah H Sugianto Sabran meminta perusahaan kelapa sawit agar lebih peduli dan memperhatikan kondisi warga sekitar perkebunan dan perusahaan mereka.
Tidak kalah pentingnya, ujarnya lagi, bagaimana permasalahan lahan dan lingkungan yang selama ini terjadi antara perusahaan dan masyarakat bisa segera diselesaikan.
"Bagaimana kita menyelesaikan masalah perusahaan dengan masyarakat bisa tuntas, sehingga ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud," harap Gubernur Sugianto Sabran, seraya membuka forum dengan tabuhan Katambung didampingi Gubernur Isran Noor.
Borneo Forum digelar tiga hari (23-25 Agustus) mengangkat tema Menuju Industri Sawit Borneo Lebih Berkelanjutan diisi sambutan singkat Menko Perekomomian Airlangga Hartarto secara virtual.(yans/sul/adpimprov kaltim)
07 Januari 2023 Jam 09:06:20
Gubernur Kaltim
26 April 2018 Jam 09:25:25
Gubernur Kaltim
18 Maret 2022 Jam 19:38:22
Gubernur Kaltim
28 September 2022 Jam 19:40:24
Gubernur Kaltim
19 Agustus 2022 Jam 21:25:22
Gubernur Kaltim
04 September 2022 Jam 21:56:45
Gubernur Kaltim
23 Maret 2023 Jam 13:54:47
FCPF-CF
23 Maret 2023 Jam 13:41:20
Wakil Gubernur Kaltim
23 Maret 2023 Jam 13:28:48
Even Olahraga
23 Maret 2023 Jam 13:17:46
Lingkungan Hidup
22 Maret 2023 Jam 14:30:39
Administrasi Pembangunan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
30 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
31 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
22 April 2019 Jam 08:53:31
Even Olahraga
24 Juni 2020 Jam 16:49:57
Berita Acara
11 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Kehutanan