Rakor Wasda se-Kaltim dan Kaltara
SAMARINDA-Plt Sekretaris Provinsi Kaltim Rusmadi meminta aparatur pemerintahan tidak perlu takut dalam menjalankan tugas, sepanjang sesuai dengan landasan dan ketentuan hukum. Transparansi dan keterbukaan menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan negara sehingga meminimalkan praktek korupsi.
“Saya pikir ketakutan aparatur pemerintah saat ini terkait pemberantasan korupsi itu tidak beralasan, sepanjang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum,” sebut Rusmadi saat mewakili gubernur Kaltim membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (4/12).
Menurut Rusmadi, efektifitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi semakin meningkat, salah satu indikatornya yaitu indeks persepsi korupsi Indonesia yang naik dua digit menjadi 34 dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, kondisi ini membuat aparatur pemerintahan, birokrat menjadi takut melaksakan tugas.
“Ketakutan ini tidak saja terjadi pada level bawah yaitu pelaksana, bahkan pada posisi para pengambil kebijakan juga merasakan hal yang sama,” ungkapnya.
Terkait hal itu, lanjut Rusmadi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas mengatakan upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintahan jangan membuat pejabat menjadi ketakutan, asal sesuai aturan. Dua hal yang harus menjadi perhatian yaitu transparansi dan keterbukaan, yang menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan negara sehingga meminimalkan praktek korupsi.
”Caranya, dalam setiap unit organisasi harus dibuka komunikasi yang baik. Yang namanya kewenangan tidak boleh semuanya ada pada satu posisi puncak,” tegas Rusmadi.
Kewenangan dan kekuasaan yang tidak terkendali, menurutnya akan menjadi monopoli dan mengakibatkan tidak ada ruang kontrol. Imbasnya, akan memunculkan praktek-praktek korupsi.
“Harus ada keikhlasan pejabat untuk berbagi kewenangan dan itu membantu kita,” katanya.
Pada lain sisi, masyarakat saat ini semakin kritis terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan, sehingga tuntutan akan pemerintahan yang bersih, kompeten dan melayani benar-benar terwujud seperti harapan publik.
“Jangan lagi mengedepankan mental priayi tetapi harus berubah menjadi melayani sebagai bagian dari revolusi mental yang sedang didengungkan Presiden Jokowi,” katanya.
Dirinya mencontohkan, sering kali para pejabat menyuruh stafnya untuk membawakan barang-barang pribadinya seperti tas, telepon genggam atau kacamata. Meski contoh sederhana, tetapi di mata publik akan terkesan tidak baik.
“Mentalitas seperti ini harusnya dikurangi. Kalau masih bisa, ya dibawa sendiri tasnya,” ujar Rusmadi. (gie/sul/hmsprov)
//Foto: CEGAH KORUPSI. Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah se-Kaltim da Kaltara. (fajar/humasprov kaltim).
19 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 September 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
25 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
16 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Juni 2018 Jam 19:13:31
Pemerintahan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
05 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
05 Oktober 2022 Jam 22:14:38
Rapat Koordinasi Pemerintah
29 Mei 2018 Jam 21:04:13
Energi dan Sumber Daya Mineral
19 Desember 2019 Jam 22:20:26
Kegiatan Pemerintah
15 Juli 2018 Jam 19:46:48
Perhubungan