Rakor Wasda se-Kaltim dan Kaltara
SAMARINDA-Plt Sekretaris Provinsi Kaltim Rusmadi meminta aparatur pemerintahan tidak perlu takut dalam menjalankan tugas, sepanjang sesuai dengan landasan dan ketentuan hukum. Transparansi dan keterbukaan menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan negara sehingga meminimalkan praktek korupsi.
“Saya pikir ketakutan aparatur pemerintah saat ini terkait pemberantasan korupsi itu tidak beralasan, sepanjang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum,” sebut Rusmadi saat mewakili gubernur Kaltim membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (4/12).
Menurut Rusmadi, efektifitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi semakin meningkat, salah satu indikatornya yaitu indeks persepsi korupsi Indonesia yang naik dua digit menjadi 34 dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, kondisi ini membuat aparatur pemerintahan, birokrat menjadi takut melaksakan tugas.
“Ketakutan ini tidak saja terjadi pada level bawah yaitu pelaksana, bahkan pada posisi para pengambil kebijakan juga merasakan hal yang sama,” ungkapnya.
Terkait hal itu, lanjut Rusmadi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan tegas mengatakan upaya pencegahan korupsi di instansi pemerintahan jangan membuat pejabat menjadi ketakutan, asal sesuai aturan. Dua hal yang harus menjadi perhatian yaitu transparansi dan keterbukaan, yang menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan negara sehingga meminimalkan praktek korupsi.
”Caranya, dalam setiap unit organisasi harus dibuka komunikasi yang baik. Yang namanya kewenangan tidak boleh semuanya ada pada satu posisi puncak,” tegas Rusmadi.
Kewenangan dan kekuasaan yang tidak terkendali, menurutnya akan menjadi monopoli dan mengakibatkan tidak ada ruang kontrol. Imbasnya, akan memunculkan praktek-praktek korupsi.
“Harus ada keikhlasan pejabat untuk berbagi kewenangan dan itu membantu kita,” katanya.
Pada lain sisi, masyarakat saat ini semakin kritis terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan, sehingga tuntutan akan pemerintahan yang bersih, kompeten dan melayani benar-benar terwujud seperti harapan publik.
“Jangan lagi mengedepankan mental priayi tetapi harus berubah menjadi melayani sebagai bagian dari revolusi mental yang sedang didengungkan Presiden Jokowi,” katanya.
Dirinya mencontohkan, sering kali para pejabat menyuruh stafnya untuk membawakan barang-barang pribadinya seperti tas, telepon genggam atau kacamata. Meski contoh sederhana, tetapi di mata publik akan terkesan tidak baik.
“Mentalitas seperti ini harusnya dikurangi. Kalau masih bisa, ya dibawa sendiri tasnya,” ujar Rusmadi. (gie/sul/hmsprov)
//Foto: CEGAH KORUPSI. Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah se-Kaltim da Kaltara. (fajar/humasprov kaltim).
15 November 2017 Jam 09:12:50
Pemerintahan
10 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 September 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Februari 2023 Jam 22:34:41
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:32:45
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:31:18
Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:27:59
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:26:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
20 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
08 Februari 2022 Jam 19:43:12
Kehutanan
31 Januari 2022 Jam 05:51:58
Kegiatan Pemerintah
15 Maret 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
03 September 2019 Jam 18:59:41
Agama