Tiga Daerah di Kaltim Raih Penghargaan Nasional Penggerak Koperasi
JAKARTA – Tahun ini masih menjadi tahun prestasi bagi Kaltim, termasuk kabupaten dan kota. Khususnya terkait program serta kegiatan pembangunan dan upaya pengembangan koperasi di daerah.
“Kali ini penghargaan nasional dari Kementerian Koperasi dan UKM untuk Kabupaten Kutai Kartanegara , Kutai Timur dan Paser sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltim H Ichwansyah didampingi Kepala Bidang Koperasi Rodi Ahnadi, Selasa (9/12).
Menurut dia, penghargaan yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM dan diserahkan Menteri Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga kepada kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota guna memotivasi pengembangan koperasi di daerah.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM melakukan penilaian terhadap masing-masing daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota di seluruh Indonesia terhadap kebijakannya dalam pengembangan dan pertumbuhan koperasi.
Selain, kebijakan dan dukungan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan koperasi secara kelembagaan dan kegiatan. Juga dinilai lembaga banyaknya tumbuh koperasi aktif dalam suatu daerah yang terlihat dari Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin digelar.
Dijelaskan, koperasi selama ini dianggap sebagai soko guru perekonomian Indonesia yang digerakkan langsung olah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau hajat orang banyak serta keuntungannya dimanfaatkan bagi kesejahteraan anggota (orang banyak).
Khusus Kaltim hingga saat ini ujar Ichwansyah, sudah terbentuk sembilan daerah sebagai kabupaten dan kota penggerak koperasi atau masih terdapat satu daerah yag belum ditetapkan menjadi kabuaten penggerak koperasi.
Sembilan kabupaten dan kota tersebut yakni Kutai Barat, Samarinda, Bontang, Berau, Penajam Paser Utara, Balikpapan. Berikutnya, Kutai Kartanegara, Paser serta Kutai Timur sedangkan yang belum yakni Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
“Pada 2013 lalu sudah terwujud enam daerah sebagai Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi dan tahun ini menjadi sembilan daerah sehingga saat ini tinggal Kabupaten Mahulu karena baru dimekarkan dari Kutai Barat,” jelas Ichwansyah.
Sementara itu, Kaltim telah ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak Koperasi sejak tahun 2013 karena telah memiliki 50 persen plus satu dari keseluruhan jumlah kabupaten dan kota didalamnya yang ditetapkan sebagai daerah penggerak koperasi.
“Kita terus berkomitmen memberikan fasilitasi serta pembinaan bagi kabupaten dan kota dalam upaya menumbuhkan koperasi di Kaltim. Sehingga, lembaga ini menjadi bagian upaya pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran,” ungkap Ichwansyah.
Menteri Koperasi dan UKM menyerahkan penghargaan bagi Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi kepada Bupati Kukar Rita Wiyasari, Bupati Paser Ridwan Suwidi serta Wakil Bupati Kutai Timur H Ardiansyah Sulaiman.(yans/sul/es/hmsprov).
////FOTO : Kepala Disnas Perindagkop UMKM Kaltim Ichwansyah (kiri) bersama Menteri Koperasi UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga pada acara peringatan Hari Koperasi Tingkat Nasional 2014.(ist)
23 Juni 2021 Jam 22:13:06
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
29 Oktober 2018 Jam 19:38:33
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
23 Agustus 2017 Jam 08:16:13
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
26 November 2017 Jam 15:36:11
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16 Juli 2013 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
19 Juli 2017 Jam 07:59:50
Pendidikan
02 Januari 2018 Jam 22:57:07
Kerjasama Pemerintahan
30 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
17 April 2014 Jam 00:00:00
Kehutanan
19 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan