SAMARINDA - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Republik Indonesia Hj Ida Fauziyah, mengatakan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) merupakan momentum meningkatkan kerja bersama dan kolaborasi dalam program-program mendorong perluasan kesempatan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan di wilayah perdesaan.
Memahami bersama, lanjut Ida, pandemi ini memberi dampak yang luas diberbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya berdampak pada kesehatan, jugu kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
"Sektor industri yang sebelumnya banyak menyerap tenaga kerja terpengaruh pandemi, sehingga berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja secara signifikan dan berkontribusi meningkatnya jumlah pengangguran," kata Ida Fauziyah saat penandatangan Nota Kesepahaman Bersama antara tiga kementerian (Kemenaker, Kemendesa dan Kemenkop UKM) di Workshop Balai Latihan Kerja (BLK) Sungai Kunjang Samarinda, Senin (11/10/2021).
Ida Fauziyah menyebutkan 29,12 juta angkatan kerja terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah itu, 2,56 juta menjadi pengangguran, sekitar 0,76 juta bukan angkatan kerja dan ada 1,77 juta orang sementara tidak bekerja karena dirumahkan.
"Masyarakat desa sebagai salah satu sumber terbesar tenaga kerja menjadi pihak yang perlu mendapat perhatian untuk kembali bangkit. Perdesaan memiliki banyak potensi ekonomi kreatif berbasis masyarakat yang dapat dikembangkan," tandasnya.
Salah satu tantangan terbesar membangun kembali ekonomi masyarakat perdesaan, lanjut Ida, mengubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya berorientasi sebagai pekerja atau buruh menjadi wirausahawan mandiri.
"Pelatihan keterampilan masyarakat untuk ekonomi kreatif, jejaring pemasaran yang baik, dan dukungan teknologi untuk akses pasar digital yang lebih luas, maka produk-produk yang dihasilkan masyarakat perdesaan dapat dikenal dan dikonsumsi masyarakat yang lebih luas,"ujarnya.
Dia mengatakan pemerintah hadir untuk memberikan dukungan melalui program pemberdayaan untuk peningkatan perekonomian masyarakat di perdesaan sebagai salah satu wujud nyata kehadiran negara di masa-masa sulit ini.
"Pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijakan relaksasi, insentif dan subsidi yang bertujuan meringankan tekanan ekonomi masyarakat. Pada sektor ketenagakerjaan, kami telah mengambil langkah strategis. Salah satunya meluncurkan program perluasan kesempatan kerja melalui program Tenaga Kerja Mandiri atau TKM untuk penciptaan wirausaha dan program padat karya," paparnya
Menurut Ida Fauziyah, pelaksanaan program ini dapat berdampak maksimal dengan dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak terkait. Untuk itu secara khusus, mengundang Kementerian Desa, serta Kemenkop UKM bersama-sama berpartisipasi aktif pada kerjasama melalui kolaborasi yang bersinergi pada program-program kerja andalan di masing-masing Kementerian, dalam upaya mencapai tujuan bersama untuk mengurangi pengangguran secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.
"Kesepahaman bersama ini menunjukkan komitmen ketiga Kementerian dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkelanjutan dengan harapan terimplementasi dengan baik dan konkrit, serta dampak positifnya dapat dirasakan masyarakat," harap Ida Fauziyah. (mar/yans/adpimprov kaltim)
16 Juli 2018 Jam 18:47:37
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
27 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
04 Juni 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
22 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
29 Juli 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
05 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
21 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
06 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
06 November 2021 Jam 21:15:08
Kesehatan
10 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan