Tiga Pesan Tito Untuk Para Gubernur

23 Februari 2023 Jam 17:44:53 Cinthia APPSI 362 kali

Foto Arief Murtadha / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

BALIKPAPAN - Selain Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga memberi arahan di arena Rakernas APPSI 2023.

Mantan Kapolri itu menyampaikan beberapa poin penting kepada para gubernur se-Indonesia. Arahan pertama terkait kapasitas gubernur sebagai sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Mendagri Tito Karnavian meminta agar para gubernur bisa mengayomi semua bupati wali kota untuk dapat menjaga stabilitas politik, sosial dan pemerintahan.

Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik-konflik yang langsung melibatkan pusat. Misal, bupati dan wali kota yang berkonflik melapor kepada menteri atau bahkan presiden.

“Akan menjadi poin bagus jika setiap gubernur mampu menyelesaikan masalah-masalah politik, pemerintahan dan sosial yang berkembang di daerah tanpa harus membawanya ke ranah pusat apalagi ke presiden,” pesan Tito.

Arahan kedua Mendagri Tito Karnavian adalah meminta para gubernur juga harus mampu mengendalikan inflasi. Untuk pengendalian inflasi ini, para gubernur diharapkan bisa melakukan pertemuan secara regular bersama wali kota dan bupati untuk mengevaluasi perkembangan harga-harga dan ketersediaan bahan pokok di lapangan.

“Evaluasi regular ini mungkin satu bulan sekali atau tiga bulan sekali. Selanjutnya, untuk kabupaten dan kota yang berhasil melakukan pengendalian inflasi dengan baik, saya sarankan agar provinsi memberikan reward bagi daerah-daerah tersebut dalam bentuk tambahan bantuan keuangan,” saran Mendagri Tito.

Berikutnya, untuk arahan ketiga tentang pengendalian kemiskinan ekstrem, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan pentingnya pemetaan data yang akurat, lengkap dan komprehensif dari desa hingga tingkat provinsi.

“Data harus lengkap mulai dari desa sampai kecamatan, kabupaten dan kota. Data itu lalu direkap di provinsi, sehingga akan lebih mudah dipetakan daerah-daerah mana atau desa-desa mana yang memang mengalami kemiskinan ekstrem,” tegas Tito.

Data-data itu kemudian akan diintegrasikan ke pusat untuk lebih memudahkan dalam pemberian bantuan, karena pusat juga memiliki banyak program untuk penanganan kemiskinan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Pemerintah lanjut Tito memiliki banyak instrumen untuk penanganan kemiskinan ekstrem tersebut. Salah satunya bisa dilakukan dengan bantuan langsung individu by name by address atau intervensi langsung baik kepada keluarga maupun individu di kantong-kantong kemiskinan.

“Data detail ini akan menjadi kunci,” tegas Tito. (sul/ky/adpimprov kaltim)