29 April 2013 Jam 00:00:00   Humas Prov. Kaltim   Pemerintahan   1597 kali

SAMARINDA – Sekprov Kaltim yang kini menjabat Pj Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengatakan ada tiga hal yang menjadi tugas utama ketika melaksanakan pemerintahan di Kaltara.
Tiga tugas tersebut, yakni menyiapkan kelembagaan perangkat daerah dan pengisian personil pejabat, membantu tim provinsi induk, yakni Kaltim melaksanakan penyerahan personil, perlengkapan dan dokumen anggaran dan menyiapkan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 serta membentuk KPUD Kaltara.
Menurut dia, ketika perangkat dan organisasinya sudah ada, barulah bisa melaksanakan pelayanan, perencanaan pembangunan dan koordinasi. Karena, dalam ketentuan yang telah ditetapkan, Pj Gubernur diberikan waktu paling lama enam bulan untuk menyiapkan hal itu. Artinya, dengan waktu tersebut, diharapkan Sekretariat Daerah (Setda) dan  SKPD sudah ada.
“Yang jelas rapat untuk menyusun perangkat tersebut telah dilakukan, bersama Biro Organisasi Setprov Kaltim dan kami juga telah membentuk tim dari provinsi induk. Namun demikian, meski diberikan waktu enam bulan, kami targetkan tiga bulan selesai,” kata Irianto Lambrie di Samarinda, pekan lalu.
Selanjutnya, tugas Pj Gubernur Kaltara adalah membuat organisasi pemerintahan yang ramping, sehingga efektif dan efisien. Karena itu, dalam waktu dekat Pemprov Kaltara akan membentuk tujuh dinas dan dua lembaga teknis daerah. Dua lembaga tersebut, yakni Bappeda dan Inspektorat.
Kemudian, mengenai tujuh dinas tersebut, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Pendapatan Daerah, Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
Sementara, instansi yang tidak tertangani dalam bagian dari SKPD tersebut, akan bergabung di Setda. Karena itu, dalam Setda juga akan ada Biro Ekonomi dan Biro Sumber Daya Alam. Kedua biro tersebut sekaligus akan mengkoordinasikan masalah-masalah kehutanan, pertambangan dan perkebunan.
“Apabila semua perangkat sudah ada dan pejabatnya telah dilantik, baru pemerintahan bisa dilaksanakan. Sebab, hingga saat ini baru ada Pj Gubernur saja,” jelasnya.
Mengenai perekrutan pegawai hingga pejabat eselon, sesuai arahan Gubernur Kaltim, pegawai yang diterima adalah yang melamar. Saat ini pegawai yang melamar sudah mencapai 196 orang. Pelamar tersebut merupakan pegawai yang berasal dari seluruh kabupaten/kota se Kaltim, kecuali Balikpapan yang belum ada mendaftar.
“Sesuai arahan Gubernur Kaltim untuk pengisian jabatan tersebut memprioritaskan pegawai kabupaten dan kota di Kaltara. Selanjutnya, bagaimana cara perekrutan tersebut, saya akan melakukan koordinasi dengan bupati dan walikota di Kaltara untuk menentukan figur-figur siapa yang pantas menjabat di posisi lowong tersebut,” katanya.
Meski demikian, lanjut dia, keputusan tersebut tentu ada di Pj Gubernur. Namun, masukan dan arahan dari bupati dan walikota di Kaltara sangat diperlukan. Sehingga terjadinya harmonisasi dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari.
Selanjutnya, tugas utama yang menjadi prioritas adalah membantu Tim Provinsi Induk melaksanakan penyerahan personil, perlengkapan dan dokumen untuk anggaran.
“Tim ini juga diharapkan dapat membantu Pemprov Kaltara untuk penyiapan Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA), sebab kami belum ada orang yang mengelola hal itu,” jelasnya.     
Kemudian, Pemprov Kaltara memiliki tugas utama, yakni untuk menyiapkan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014. Tujuannya untuk mengisi keanggotaan DPRD Kaltara. Setelah itu mempersiapkan pelaksanaan Pemilukada Kaltara 2015. Karena itu, Pj Gubernur Kaltara juga bertugas untuk membentuk KPUD Kaltara. (jay/hmsprov).

///Foto : H Irianto Lambrie


 

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak