SAMARINDA – Pemprov Kaltim mendapat kunjungan Tim Peniliti Utama dan Tim Peneliti Independen untuk penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Tim pusat tersebut diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (31/3/2023).
"Hari ini, Tim Penilai Utama dan Tim Peneliti Independen akan melakukan verifikasi dan menggali informasi lebih lanjut kepada para pemangku kepentingan di Kaltim," kata Sri Wahyuni.
Sri Wahyuni menyampaikan verifikasi ini adalah tahap ketiga dalam rangka penilaian PPD. Menurutnya, ini juga sebuah momentum yang baik dimana Kaltim akan menjadi mitra utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Tim pusat itu akan menggali informasi dari seluruh stakeholders, ketua dan anggota DPRD Kaltim, akademisi, LSM, dunia usaha, tokoh masyarakat, mahasiswa, TGUP3, unsur kelompok wanita, anak penyandang disabilitas, ketua forum anak, unsur penggiat lingkungan hidup, perusahaan, unsur lembaga internasional yang menjadi mitra pembangunan Kaltim dan lainnya.
Kaltim sendiri terakhir menerima Penghargaan Pembangunan Daerah ini pada tahun 2015.
Tim Penilai Utama yang hadir terdiri dari Drs Sumedi Andono Mulyo yang juga Direktur Perencana Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas Ir Ahmad Dading Gunadi. Kemudian Direktur Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Operasi Kementerian PPN/Bappenas Prof Tommy Firman. Firman juga merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) di Fakultas Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan sebagai Tim Penilai Independen.
Sri Wahyuni menambahkan Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen telah melakukan kunjungan satu hari di Balikpapan untuk meninjau beberapa lokasi sesuai informasi yang disampaikan kepada tim penilai.
Poin baik Kaltim lainnya jelas Sri Wahyuni, karena tahun 2023 ini Kaltim menjadi satu-satunya provinsi Indonesia bahkan di level Asia Pasifik yang telah berhasil untuk melaksanakan program carbon fund (emisi karbon) dan telah mendapat kompensasi pembayaran dari Bank Dunia.
“Kita baru menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penggunaan dana karbon dari Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 20,9 juta. Dana karbon untuk Kaltim sudah masuk ke kas daerah minggu lalu,” beber Sri Wahyuni.
Jika nantinya Kaltim berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah, maka ini akan menjadi kado bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
Sementara Tim Penilai Utama Ahmad Dading Gunadi menegaskan Kaltim benchmark-nya bukan provinsi yang lain, tapi harus ibu kota yang lain seperti Tokyo, Seoul, Kuala Lumpur dan sebagainya. Oleh sebab itu tantangan bersama bagaimana grading seluruh tata kelola termasuk perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi, supaya kinerja pembangunan setara dengan Tokyo, Seoul dan ibu kota negara yang lain.
“Jadi ini kesempatan dan momentum yang baik bagi kita untuk memperbaiki tata kelola dan menuju kinerja pembangunan yang lebih baik. Salah satu kunci dari kemajuan adalah inovasi. Jadi daerah yang inovatif, itu akan lebih cepat berkembang, cepat maju dan cepat sejahtera,” kata dia.
Dading juga mengungkapkan Bappenas kali ini sedang mengklarifikasi bukan menilai. Yakni mengklarifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Kaltim mungkin dari kegiatan atau program atau kebijakan yang sudah dilakukan bisa direplikasi daerah lain karena sudah maju dan berkembang.
“Tujuan kami memang klarifikasi,” lanjut Ahmad Dading Gunadi.
Ada tiga yang mereka klarifikasi yaitu bagaimana kinerja pembangunan Kaltim, apakah on the track ataukah cukup atau masih kurang. Kemudian bagaimana keterlibatan masyarakat dari dinas, termasuk LSM, tokoh masyarakat dan pendekatan partisipatif, serta pendekatan politik dari DPRD Kaltim dalam proses perumusan kebijakan.
“Sebenarnya penilaian itu ada tiga tahap penilaian. Tahap pertama terhadap dokumen perencanaan, karena perencanaan yang baik itu dimulai dari penyusunan kebijakan secara terukur. Penganggaran secara akurat, ini bobotnya 30%, ini termasuk dokumen inovasinya. Kemudian tahap kedua itu sudah dilakukan di Jakarta presentasi dan wawancara itu dilakukan Sekda Kaltim bersama tim. Dan hari ini proses verifikasi itu bobotnya 45% ,”jelas Ahmad Dading Gunadi.
Dalam penilain tahap ketiga verifikasi PPD, tim penilai melakukan konfirmasi dan tanya jawab kepada seluruh peserta dan undangan yang juga dihadiri para asisten, staf ahli gubernur, kepala dinas dan badan, ketua DPRD Kaltim, Forkompimda Kaltim. (mar/ sul/ky/adpimprov kaltim)
21 Juni 2023 Jam 22:24:53
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
11 September 2023 Jam 23:51:57
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
12 Mei 2023 Jam 20:11:52
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Desember 2022 Jam 14:59:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
11 Maret 2022 Jam 23:42:29
Informasi dan Komunikasi
16 Juli 2019 Jam 22:31:06
Pertanian dan Ketahanan Pangan
21 April 2022 Jam 09:18:33
Ibu Kota Negara
19 Juni 2020 Jam 17:07:50
Penanggulangan Bencana
10 Maret 2020 Jam 09:19:53
Perkebunan