01 April 2023 Jam 14:30:08   Nety   Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur   233 kali

SAMARINDA – Pemprov Kaltim mendapat kunjungan Tim Peniliti Utama dan Tim Peneliti Independen untuk penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Tim pusat tersebut diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (31/3/2023).

"Hari ini, Tim  Penilai Utama dan Tim Peneliti Independen akan melakukan verifikasi dan  menggali informasi lebih lanjut kepada  para pemangku kepentingan di Kaltim," kata Sri Wahyuni. 

Sri Wahyuni menyampaikan   verifikasi ini adalah tahap ketiga dalam rangka penilaian PPD. Menurutnya,  ini juga  sebuah momentum yang baik dimana Kaltim akan menjadi mitra utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tim pusat itu akan menggali informasi dari seluruh stakeholders, ketua dan anggota DPRD Kaltim,  akademisi, LSM, dunia usaha, tokoh masyarakat, mahasiswa,  TGUP3, unsur kelompok wanita, anak penyandang disabilitas, ketua forum anak, unsur penggiat lingkungan hidup, perusahaan, unsur lembaga internasional yang menjadi mitra pembangunan Kaltim dan lainnya. 

Kaltim sendiri terakhir menerima Penghargaan Pembangunan Daerah ini pada tahun 2015. 

Tim Penilai Utama yang hadir terdiri dari Drs Sumedi Andono Mulyo yang juga Direktur Perencana Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas Ir Ahmad Dading Gunadi. Kemudian Direktur Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Operasi Kementerian PPN/Bappenas Prof  Tommy Firman. Firman juga merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) di  Fakultas Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan sebagai Tim Penilai Independen. 

Sri  Wahyuni  menambahkan  Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen telah  melakukan kunjungan satu hari di Balikpapan untuk meninjau   beberapa lokasi sesuai informasi yang disampaikan kepada tim penilai.

Poin baik Kaltim lainnya jelas Sri Wahyuni, karena tahun  2023 ini  Kaltim menjadi satu-satunya provinsi Indonesia bahkan di level Asia Pasifik yang telah berhasil untuk melaksanakan  program carbon fund (emisi karbon) dan telah mendapat kompensasi pembayaran dari Bank Dunia.  

“Kita baru menandatangani  perjanjian kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait penggunaan dana karbon  dari Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 20,9 juta. Dana karbon untuk Kaltim sudah masuk ke kas daerah minggu lalu,” beber Sri Wahyuni.

Jika nantinya Kaltim berhasil meraih Penghargaan Pembangunan Daerah, maka ini akan menjadi kado bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. 

Sementara Tim Penilai Utama  Ahmad Dading Gunadi menegaskan  Kaltim  benchmark-nya bukan provinsi yang lain, tapi harus ibu kota yang lain seperti Tokyo, Seoul,  Kuala Lumpur dan sebagainya.  Oleh sebab itu tantangan  bersama bagaimana grading seluruh tata kelola termasuk perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi, supaya kinerja pembangunan  setara dengan Tokyo, Seoul dan ibu kota negara yang lain.

“Jadi ini kesempatan dan  momentum yang baik bagi kita untuk memperbaiki tata kelola dan menuju kinerja pembangunan yang lebih baik.  Salah satu kunci dari kemajuan adalah inovasi. Jadi daerah yang inovatif,  itu akan lebih cepat berkembang,  cepat maju dan cepat sejahtera,” kata dia.

 

Dading juga mengungkapkan Bappenas kali ini sedang  mengklarifikasi bukan menilai. Yakni  mengklarifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Kaltim mungkin dari kegiatan atau program atau kebijakan yang sudah dilakukan bisa direplikasi daerah lain karena sudah maju dan berkembang.

“Tujuan kami memang klarifikasi,” lanjut Ahmad Dading Gunadi.

Ada tiga yang mereka klarifikasi yaitu bagaimana kinerja pembangunan Kaltim,  apakah on the track ataukah cukup atau masih kurang. Kemudian  bagaimana keterlibatan masyarakat dari dinas, termasuk LSM, tokoh masyarakat dan pendekatan partisipatif,  serta pendekatan politik  dari DPRD Kaltim  dalam proses perumusan kebijakan.

“Sebenarnya penilaian itu ada tiga tahap penilaian. Tahap  pertama terhadap dokumen perencanaan, karena perencanaan yang baik itu dimulai dari  penyusunan kebijakan secara terukur. Penganggaran secara akurat,   ini bobotnya 30%, ini termasuk dokumen inovasinya.  Kemudian tahap kedua itu sudah dilakukan di Jakarta presentasi dan wawancara itu dilakukan Sekda Kaltim  bersama tim.  Dan hari ini  proses verifikasi itu bobotnya 45% ,”jelas  Ahmad Dading Gunadi. 

Dalam penilain tahap ketiga verifikasi PPD, tim penilai melakukan konfirmasi dan tanya jawab kepada seluruh peserta dan undangan yang juga dihadiri para asisten, staf ahli gubernur,  kepala dinas dan badan, ketua DPRD Kaltim, Forkompimda Kaltim. (mar/ sul/ky/adpimprov kaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak