Tingkatkan Kesadaran Disiplin PNS Lingkup Setda, Biro Adpim Gelar Sosialisasi PP Nomor 94/2021

31 Oktober 2022 Jam 07:09:28 Cinthia Agenda Pemerintah 694 kali

Foto Syaid Syaiful Anwar / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

BALIKPAPAN - Asisten Administrasi Umum Sekrtariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Riza Indra Riadi membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim, yang digelar Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kaltim di Hotel Gran Jatra Balikpapan, Senin (31/10/2022).

Sosialisasi yang mengusung tema “Akselerasi disiplin pegawai sebagai bagian dari nilai-nilai inti ASN menuju ASN berkinerja tinggi”, turut dihadiri Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Kaltim Syarifah Alawiyah, Kepala Biro Umum Lisa Hasliana, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Andi Muhammad Ishak, serta narasumber dari BKN, Harun Arsyad (widyaiswara) dan Sutarwo, Analis Kepegawaian Ahli Muda BKD Kaltim.

Dalam arahannya, Riza Indra Riadi mengatakan sosialisasi PP Nomor 92 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS ini memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman dan pembentukan budaya disiplin, khususnya bagi PNS di lingkup Setda Provinsi Kaltim.

“Satu hal yang perlu diperhatikan dari PP Nomor 92 tahun 2021 ini adalah sebagai usaha preventif agar PNS Pemprov Kaltim terhindar dari pelanggaran disilplin, terutama dalam tiga hal yaitu dalam bentuk lisan, tulisan dan perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan/atau larangan ketentuan disiplin PNS, baik di dalam maupun di luar jam kerja,” kata Riza.

Untuk itu, Riza berpesan agar seluruh PNS Pemprov Kaltim agar selalu berhati-hati dalam berperilaku dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam lingkungan pekerjaan maupun di luar pekerjaan.

“Setiap PNS harus dapat menjaga setiap ucapan, tulisan, dan perbuatan dalam kesehariannya, termasuk melalui penggunaan media sosial di dunia maya. Kita harus sadar bahwa di era pesatnya teknologi informasi dewasa ini, rekam jejak individu dapat mudah ditemukan dan disebarkan tanpa mengenal batas ruang dan waktu,” pesannya.

Demikian halnya kepada atas langsung PNS, lanjut Riza, agar dapat menindaklanjuti amanah dari PP Nomor 94 tahun 2021 ini, terutama ketika mengetahui atau mendapat informasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin oleh bawahannya.

“Tindak lanjut tersebut dalam bentuk pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung. Jika tidak dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan maka atasan langsung dapat dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Adpim Setdaprov Kaltim Syarifah Alawiyah selaku ketua panitia pelaksana, melaporkan sosialisasi ini diikuti sebanyak 35 peserta terdiri dari Kepala Biro, Kabag dan Bagian Tata Usaha/Pengelola kepegawaian pada Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.

“Ini merupakan upaya preventif maupun kuratif untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin agar PNS tetap konsisten dalam kedudukannya sebagai pelayan dan abdi masyarakat yang memiliki mental dan moral yang baik, sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Termasuk untuk mewujudkan kesamaan persepsi untuk kelancaran pelaksanaan manajemen kepegawaian, serta mewujudkan PNS yang andal, profesional, dan bermoral,” ungkap Yuyun, sapaan akrab Syarifah Alawiyah. (her/sul/adpimprov kaltim)