Sosialisasi Rancangan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara
SAMARINDA-Koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi (KISS) dengan berbagai pihak/stakeholders menjadi kunci dari segala kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan. Untuk itu, dalam rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2015-2019, KISS menjadi penting dan strategis untuk terwujudnya pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Demikian diungkapkan anggota kelompok ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Untoro Sardjito, pada Sosialisasi Rancangan Rencana Induk Perbatasan Negara 2015-2019 di Ruang Rapat Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (18/12).
"KISS ini diperlukan agar semua rencana kegiatan dan alokasi anggaran pembangunan di perbatasan yang tersebar di kementerian/lembaga menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Sehingga tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, namun lebih terkoordinasi sehingga masyarakat merasakan manfaatnya," ungkapnya.
Karena, ujar dia, selama ini banyak hal-hal yang sudah direncanakan namun tidak terjadi. Terutama saat eksekusi di lapangan, dimana dalam perencanaan telah ditetapkan lokasinya dan alokasi anggarannya, namun tidak terealisasi.
"Hal ini sebenarnya sangat sederhana dan bisa diatasi jika KISS terlaksana dengan baik. Sebagai contoh rencana pembangunan jalan, jika koordinasi dan sinkronisasi berjalan dengan baik di setiap instansi pelaksana maka itu akan terealisasi dengan baik. Dan dengan rencana induk ini, kita dapat lebih fokus," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltim Frederik Bid, mengatakan sosialisasi ini sekaligus untuk menerima masukan dari SKPD Kaltim tentang program aksi di wilayah perbatasan misalnya Mahakam Ulu (Long Apari dan Long Pahangai) serta pulau-pulau terluar seperti Derawan dan Maratua.
Menurut Frederik, ketersediaan infrastruktur menjadi masalah di perbatasan, apalagi akhir-akhir ini ada isu beberapa desa ingin bergabung ke Malaysia dan lagi-lagi karena permasalahan infrastruktur.
"Grand design sudah dibuat dan rencana aksi juga sudah dibuat baik oleh Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan lainnya untuk pembangunan perbatasan. Kita harapkan bisa terlaksana tepat waktu dan ketika anggarannya turun, realisasinya benar-benar untuk wilayah perbatasan," jelasnya.
Frederik menekankan alokasi anggaran untuk perbatasan itu hendaknya benar-benar ditempatkan di wilayah-wilayah sesuai dengan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN). Karena tahun lalu setelah dipantau, ada alokasi anggaran perbatasan yang tidak tepat sasaran.
"Sebagai contoh, seharusnya pembangunan jalan di wilayah perbatasan lebih memperhitungkan akses dan konektivitas antar desa, sehingga dapat membuka keterisoliran daerah," ucapnya.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPPMD) Djauhar Efendi, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Ardiningsih, serta perwakilan dari sejumlah SKPD lingkup Pemprov Kaltim. (her/sul/hmsprov)
//Foto: Suasana jalannya Sosialisasi Rancangan Rencana Induk Perbatasan Negara 2015-2019. (johan/humasprov kaltim).
29 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
26 November 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
10 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
10 November 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
03 Juli 2022 Jam 09:45:33
Gubernur Kaltim
03 Juli 2022 Jam 09:41:32
Peternakan
03 Juli 2022 Jam 09:37:59
Ibu Kota Negara
03 Juli 2022 Jam 09:30:26
Gubernur Kaltim
01 Juli 2022 Jam 08:16:25
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
01 Juli 2022 Jam 07:55:43
Deregulasi Kebijakan
07 Desember 2021 Jam 21:44:06
Prestasi
14 Februari 2014 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
28 Desember 2017 Jam 09:10:52
Pemerintahan
25 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan