Tingkatkan Koordinasi Bangun Perbatasan

27 Juni 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 1045 kali

JAKARTA - Kurangnnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam membangun wilayah perbatasan berdampak pada tidak sinkronnya pelaksanaan pembangunan berbagai wilayah perbatasan di Indonesia, termasuk wilayah perbatasan di Kaltim.
“Terdapat 27 kementerian/lembaga (K/L) yang berkewenangan mengurusi perbatasan hingga terbentuknya Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP). Namun mereka cenderung jalan sendiri-sendiri, sehingga hasil pembangunannya tidak maksimal,” kata Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak di TVRI Nasional dan dialog interktif melalui RRI Jakarta, Jumat (21/6).
Menurut dia, dengan terbentuknya BNPP maka akan terjadi sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dan intensif, sehingga mimpi masyarakat untuk menjadikan perbatasan sebagai serambi depan akan terwujud.
Diakuinya, Kaltim terlebih Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan provinsi ke-34 dan hasil pemekaran Kaltim wilayah utara kalah dalam hal pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan dengan pemerintah Malaysia.
“Baik pembangunan infrastruktur maupun budaya sosialnya, dan ini berdampak terhadap idealisme masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan. Kaltim sangat konsen dan terus berupaya membangun wilayah perbatasan dengan langkah nyata,” tegasnya.
Pembentukan provinsi ke-34 di Indonesia yang berada di kawasan utara Kaltim merupakan upaya pemerintah memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Terutama Kaltara memiliki kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Walaupun Kaltara telah terbentuk namun Pemprov Kaltim selama beberapa tahun ke depan tetap memberikan dukungan baik dana maupun kecukupun SDM aparatur provinsi itu. Khususnya setelah terbentuknya lembaga legislatif untuk melaksanakan pemilihan gubernur definitif,” ungkap Awang Faroek.
Sementara itu Deputy Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Kemendagri Agung Mulyana mengakui persoalan pembangunan wilayah perbatasan di kawasan Indonesia khususnya Kaltim perlu dilakukan pembenahan terutama setelah terbentuknya BNPP.
“Hal utama yang harus diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur jalan, telekomunikasi dan aspek penduduk agar memilki kualitas hidup dan pendidikan yang lebih baik,” ujar Agung Mulyana.
Acara paket siaran Push Meong di TVRI Nasional dan dialog interaktif RRI Jakarta dihadiri Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman dan Pj Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. (yans/hmsprov)