JAKARTA - Kurangnnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam membangun wilayah perbatasan berdampak pada tidak sinkronnya pelaksanaan pembangunan berbagai wilayah perbatasan di Indonesia, termasuk wilayah perbatasan di Kaltim.
“Terdapat 27 kementerian/lembaga (K/L) yang berkewenangan mengurusi perbatasan hingga terbentuknya Badan Nasional Pembangunan Perbatasan (BNPP). Namun mereka cenderung jalan sendiri-sendiri, sehingga hasil pembangunannya tidak maksimal,” kata Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak di TVRI Nasional dan dialog interktif melalui RRI Jakarta, Jumat (21/6).
Menurut dia, dengan terbentuknya BNPP maka akan terjadi sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dan intensif, sehingga mimpi masyarakat untuk menjadikan perbatasan sebagai serambi depan akan terwujud.
Diakuinya, Kaltim terlebih Kalimantan Utara (Kaltara) yang merupakan provinsi ke-34 dan hasil pemekaran Kaltim wilayah utara kalah dalam hal pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan dengan pemerintah Malaysia.
“Baik pembangunan infrastruktur maupun budaya sosialnya, dan ini berdampak terhadap idealisme masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan. Kaltim sangat konsen dan terus berupaya membangun wilayah perbatasan dengan langkah nyata,” tegasnya.
Pembentukan provinsi ke-34 di Indonesia yang berada di kawasan utara Kaltim merupakan upaya pemerintah memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Terutama Kaltara memiliki kabupaten yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Walaupun Kaltara telah terbentuk namun Pemprov Kaltim selama beberapa tahun ke depan tetap memberikan dukungan baik dana maupun kecukupun SDM aparatur provinsi itu. Khususnya setelah terbentuknya lembaga legislatif untuk melaksanakan pemilihan gubernur definitif,” ungkap Awang Faroek.
Sementara itu Deputy Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Kemendagri Agung Mulyana mengakui persoalan pembangunan wilayah perbatasan di kawasan Indonesia khususnya Kaltim perlu dilakukan pembenahan terutama setelah terbentuknya BNPP.
“Hal utama yang harus diprioritaskan adalah pembangunan infrastruktur jalan, telekomunikasi dan aspek penduduk agar memilki kualitas hidup dan pendidikan yang lebih baik,” ujar Agung Mulyana.
Acara paket siaran Push Meong di TVRI Nasional dan dialog interaktif RRI Jakarta dihadiri Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman dan Pj Gubernur Kaltara Irianto Lambrie. (yans/hmsprov)
29 April 2014 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
02 Mei 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
27 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
05 Desember 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
09 November 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
20 Januari 2014 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
28 November 2023 Jam 19:28:05
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 19:17:40
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 17:27:49
Gubernur Kaltim
27 November 2023 Jam 22:02:25
Gubernur Kaltim
27 November 2023 Jam 21:56:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
15 Februari 2018 Jam 20:13:53
Pembangunan
18 November 2019 Jam 20:56:45
Even Olahraga
03 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
27 November 2019 Jam 11:39:51
Kegiatan Silaturahmi
19 Desember 2018 Jam 20:46:31
Sosialisasi Masyarakat