Tingkatkan Kualitas SAKIP dan RB

06 April 2022 Jam 22:33:48 Cinthia Info Reformasi Birokrasi 857 kali

Foto Adi Suseno / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Momentum penyerahan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi (SAKIP dan RB) yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), diharapkan bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan dokumen administrasi pemerintahan yang dilaporkan tetapi lebih ke komitmen.

Artinya, ketika kinerja realisasi anggaran baik, maka juga harus diikuti dengan SAKIP yang baik. Karena itu, apa pun yang terjadi setelah pengumuman penyerahan penghargaan tersebut harus terus ditingkatkan.

“Alhamdulillah, Kaltim menerima predikat BB untuk SAKIP dan predikat B untuk RB. Hasil ini tentu harus terus ditingkatkan, bahkan jika perlu meraih predikat A atau seluruh kabupaten/kota meraih B,” ucap Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni ketika mengikuti penyerahan penganugerahan penghargaan SAKIP dan RB secara daring, di Ruang Rapat Sekda Provinsi, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin 5 April 2022.

Menurut Sri, setiap daerah tentu memiliki kekurangan termasuk provinsi. Karena itu, harus ada komitmen bersama membangun kesadaran bahwa SAKIP dan RB penting bagi pemerintahan di daerah.

Selanjutnya, Sri berpesan, kepada pihak terkait untuk melaksanakan rakor terkait komitmen bersama dalam membangun kesadaran terhadap SAKIP dan RB. Dengan menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB, sehingga Kaltim mampu seperti provinsi lainnya yang juga predikatnya A.

“Jadi, mana yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Maka, itulah yang harus dibenahi, sehingga SAKIP dan pelaksanaan RB semakin baik. Harapannya, di akhir masa jabatan Gubernur dan Wagub Isran-Hadi SAKIP dan pelaksanaan RB Provinsi Kaltim baik secara nasional,” jelasnya.

Kemudian, mengenai rakor komitmen bersama dalam membangun SAKIP dan pelaksanaan RB disarankan dapat digelar bersamaan dengan Rakor Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Artinya, melalui rakor tersebut seluruh perangkat daerah dapat hadir, sehingga fokus bersama-sama membangun program,” jelasnya.

Hadir mendampingi Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi dan Birokrasi Keuangan Daerah H Muhammad Kurniawan dan Karo Organisasi Iwan Setiawan.(jay/sul/adpimprov kaltim)