Kalimantan Timur
Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berorientasi Pelayanan Publik

 

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim terus mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani dengan sasaran mewujudkan pemerintahan yang terbuka, bersih dan bebas kolusi korupsi nepotisme (KKN). Selain itu, mendorong terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja. Hal itu ditegaskan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak  pada Governur’s Lecture di Kampus Makarti Bhaktiu Nagari PKP2A III LAN Samarinda, Jumat (9/3).

 

Menurut dia, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik mampu mendukung upaya penciptaan iklim investasi dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. “Upaya penciptaan iklim investasi dalam percepatan transformasi ekonomi melalui pengawalan dari gugus kerja provinsi untuk kebijakan percepatan berusaha,” katanya. Diantaranya, dilakukan penyederhanaan proses perizinan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS).

 

Pemprov juga melakukan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui infrastruktur daerah yang andal. Dimana aksesibilitas dan konektivitas wilayah merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang pembangunan di segala bidang. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas akan memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi Kaltim ke depan. “Terwujudnya infrastruktur daerah yang andal untuk menunjang kemandirian ekonomi daerah,” ujarnya.

 

Seperti pengembangan aksesibilitas dan konektivitas wilayah ditujukan untuk menghubungkan kawasan sentra produksi, industri dan outlet. “Utamanya, pada tiga kawasan strategis provinsi yang juga merupakan kawasan industri,” ungkapnya. Yaitu, konektivitas kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), Kawasan Industri Kariangau Balikpapan dengan Buluminung Penajam Paser Utara serta kawasan industri pariwisata Kepulauan Derawan Berau dan sekitarnya. (yans/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation