TKSK Ujung Tombak Pendataan Penduduk di Kecamatan
SAMARINDA-Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) diharapkan dapat menjadi ujung tombak pendataan penduduk di setiap kecamatan, sehingga masyarakat yang mengalami penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dapat diketahui jumlahnya.
Selain sebagai pendata PMKS, TKSK juga sebagai pendamping aparat kecamatan dalam mengatasi permasalahan sosial. Fungsinya, memfasilitasi pengisian dan penyusunan daftar rekapitulasi rumah tangga pengganti, memfasilitasi pengiriman kembali kartu perlindungan sosial (KPS) yang dikembalikan oleh rumah tangga yang merasa tidak berhak atau penggantian berdasarkan musyawarah desa (musdes)/musyawarah kelurahan (muskel) untuk selanjutnya direkapitulasi di tingkat kecamatan yang menjadi wilayah kerja TKSK. Berikutnya, mereka juga harus menginformasikan kepada camat formulir rekapitulasi rumah tangga pengganti dari masing-masing desa/kelurahan di kecamatan tersebut.
“TKSK ditempatkan di kecamatan. Mereka dibiayai pemerintah pusat dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota. Diharapkan tahun ini TKSK di Kaltim sesuai jumlah kecamatan di Kaltim, yakni sebanyak 104 kecamatan,” kata Kepala Dinas Sosial Kaltim Siti Rusmalia Idrus, Selasa (17/3).
Peran TKSK dinilai masih kurang optimal. Karena, selain wilayah kecamatan yang sangat luas, biaya operasional TKSK pun masih kurang. Ke depan diharapkan permasalahan tersebut dapat ditangani Pemprov Kaltim. Dukungan untuk tambahan biaya operasional TKSK juga diharapkan datang dari pemerintah kabupaten/kota.
“Dinas Sosial Kaltim akan terus melakukan pembinaan dan mengevaluasi kinerja TKSK. Kami harus mengetahui perkembangan data jumlah PMKS di masing-masing kabupaten/kota yang harus disampaikan setiap bulan,” jelasnya.
Data PMKS tersebut, meliputi jumlah penduduk miskin, jumlah orang cacat, jumlah korban kebakaran atau penduduk yang mendapat musibah. (jay/sul/es/hmsprov)
05 Januari 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 September 2018 Jam 14:42:18
Pemerintahan
26 Desember 2018 Jam 18:04:22
Pemerintahan
12 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
30 November 2023 Jam 20:23:13
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
14 Oktober 2022 Jam 15:21:35
Wakil Gubernur Kaltim
05 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 November 2013 Jam 00:00:00
Sosial
20 Juli 2022 Jam 19:10:31
Agenda Pemerintah
14 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan