SAMARINDA – Jajaran TNI di Kaltim sangat optimal dalam mendukung berbagai program pembangunan dan program-program lainnya yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Diantaranya, ikut terlibat dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat/bahan berbahaya) di Kaltim yang semakin marak terjadi.
Hal tersebut diakui Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak pada malam pisah sambut Panglima Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman di Balikpapan, Rabu (13/7).
“Jajaran TNI dan Polri bersama pemerintah daerah sudah terbangun soliditas yang kuat. Bahkan TNI ikut berperan dalam pemberantasan peredaran narkoba di Kaltim,” katanya.
Diakuinya, kinerja jajaran TNI sudah sangat besar terhadap perubahan dan kemajuan Kaltim bahkan masuk di berbagai lini pembangunan.
Diantaranya, pengamanan terhadap kedaulatan NKRI di wilayah Kaltim khususnya kawasan pedalaman, daerah terpencil dan terluar serta wilayah perbatasan.
Selain itu, TNI ikut membangun tiga bandara di wilayah perbatasan yang saat ini satu di Kaltim (Bandara Datah Dawai Kutai Barat). Dua di Kalimantan Utara (Bandara Long Bawan Nunukan dan Bandara Long Apung Malinau).
Juga, TNI membangunkan infrastruktur di kawasan pedalaman berupa jalan dan jembatan. Salah satunya jalan tembus di wilayah Kutai Barat hingga Kabupaten Mahakam Ulu.
Termasuk pembangunan sarana telekomunikasi berupa tower (menara telekomunikasi) di kawasan perbatasan, sehingga kawasan blank spot di Kaltim berkurang.
“Tidak kalah pentingnya, TNI beberapa tahun terakhir ini telah menangkap pelaku pengedar narkoba lintas batas negara dengan jumlah besar. Kami sangat mengapresiasi atas kinerja TNI,” ungkap Awang.
Dalam kesempatan itu, gubernur juga mengimbau aparatur sipil negara maupun jajaran TNI/Polri serta anggota legislatif di Kaltim secara berkala melakukan tes urin.
“Tes dilakukan dadakan tanpa pemberitahuan. Ini berguna untuk menciptakan aparat yang bersih dan tidak terjerumus narkoba,” ujarnya. (yans/sul/humasprov)
20 Juli 2017 Jam 07:57:21
Hukum dan HAM
11 November 2015 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
05 Mei 2014 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
04 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
27 November 2019 Jam 11:40:02
Hukum dan HAM
14 November 2013 Jam 00:00:00
Hukum dan HAM
29 November 2023 Jam 11:59:11
Gubernur Kaltim
29 November 2023 Jam 09:59:55
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 19:28:05
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 19:17:40
Gubernur Kaltim
28 November 2023 Jam 17:27:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
17 Mei 2018 Jam 21:42:10
Agama
12 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Perhubungan
25 Januari 2017 Jam 00:00:00
Kehumasan
21 Agustus 2021 Jam 07:51:26
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10 Februari 2017 Jam 00:00:00
Perkebunan