Tol Balsam Masuk Prioritas Pemerintah Pusat

09 Juli 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 978 kali

Tol Balsam Masuk Prioritas Pemerintah Pusat

SAMARINDA - Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) yang dilakukan Pemprov Kaltim tahun ini dipastikan berjalan lancar. Karena, pengerjaan ini mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat yang lelang terbukanya dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Dukungan tersebut, untuk menyelesaikan pekerjaan Paket V sepanjang 11,05 kilometer Balikpapan-Samarinda dengan nilai Rp1,5 triliun, yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri dari China dan APBN.

“Alhamdulillah saat ini sudah proses prakualifikasi. Insyallah Oktober tahun ini penandatangan kontrak sudah bisa dilakukan untuk pengerjaan Paket V sepanjang 11,05 kilometer,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim M Taufik Fauzi ketika dikonfirmasi di Samarinda, Rabu (8/7).

Selain itu, Juli 2015, ketika pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan PR) Basuki Hadi Muljono mempertegas bahwa BPJT siap memproses lelang pengerjaan jalan tol tersebut.

Sementara itu, terkait dengan pembangunan jalan tol untuk paket II, III, IV juga akan segera dilanjutkan, yang dimulai pada Agustus 2015 hingga Mei 2016, sebagi bentuk dukungan penuh dari pemerintah pusat dari taget nasional untuk membangun jalan tol 1.000 kilometer.

“Insyallah, mulai Agustus 2015 hingga Mei 2016 sudah ada penandatangan kontrak untuk 65 kilometer, untuk pembangunan Paket II, III dan IV dari Balikpapan-Samarinda. Dukungan ini karena Kaltim masuk dalam target Pemerintah Pusat dalam program pembangunan jalan tol 1.000 kilometer hingga 2016. Lelangnya pada Agustus ini di BPJT,” jelasnya.

Karena itu, jika ada pengusaha yang berminat membangun Tol Balsam, contohnya PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) maupun Jasa Marga. Dapat mengikuti lelang terbuka di BPJT.

Meski dukungan tersebut nyata diberikan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah. Namun, Pemprov Kaltim tetap terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PU dan PR, termasuk mengenai permasalahan pembebasan lahan pertambangan yang lahannya masuk lokasi pembangunan jalan tol.(jay/es/hmsprov).

Berita Terkait