SAMARINDA – Bukan hanya Ojol Berlian (Ojek Online Bersama Lindungi Anak), Pemerintah Provinsi Kaltim juga meloloskan satu inovasi lainnya dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 garapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Satu lagi inovasi Kaltim yang sudah diumumkan masuk dalam nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 adalah program Produk Pangan Halal untuk Kalimantan Timur (Pahala Kaltim). Program ini adalah produk inovasi dari jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim.
Kepala DPKH Kaltim H Dadang Sudarya menjelaskan latar belakang dibuatnya program Pahala untuk Kaltim, tidak lain karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 209,1 juta jiwa, termasuk Kaltim.
Karena itu, kehalalan merupakan syariat wajib bagi umat muslim. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.
Dadang menjelaskan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengatur produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Penerapan Pahala untuk Kaltim, lanjut Dadang Sudarnya, dilakukan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet (LKK) bersama pemangku kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, MUI Kaltim, pelaku usaha dan media massa. Mereka memberi dukungan pembentukan tim efektif pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal dan higienis.
Pahala untuk Kaltim terus disosialisasikan demi meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya produk halal dan higienis.
“Kami juga lakukan kerja sama dengan media massa, termasuk Biro Humas Setda Provinsi Kaltim,” kata Dadang Sudarya, Jumat (26/6).
Sejumlah media massa yang menjadi bagian dari kerja sama antara lain SCTV, Tepian TV, Kaltim Post dan Koran Kaltim. Kerja sama dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan produsen akan pentingnya produk berlabel halal.
Untuk menyukseskan Pahala untuk Kaltim, telah dilakukan komitmen bersama berupa dukungan dalam bentuk pernyataan kesepahaman dalam sertifikasi halal dari pemerintah daerah dan swasta, termasuk pelaku usaha produk peternakan.
“Kerja sama juga sudah kita lakukan dengan sejumlah hotel. Termasuk pembentukan Tim Terpadu Penataan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis sesuai Perda Provinsi Kaltim Nomor 2 tahun 2014,” tandasnya.
Program Pahala untuk Kaltim, lanjut Dadang berdampak kepada kelompok sasaran pelaku usaha pangan. Sejak inovasi ini diterapkan dalam bentuk pengawasan kehalalan pangan, pemalsuan produk pangan yang sangat tinggi di Kaltim sejak 2012, bisa ditekan.
“Hasil evaluasi kami, setelah dilakukan sosialisasi, pembinaan, dan penindakan, maka pada tahun 2018 kejadian pemalsuan menurun secara signifikan,” jelas Dadang.
Inovasi ini memberi ketentraman batin masyarakat dalam ketersediaan pangan halal. Hal ini juga menunjukkan respon masyarakat yang puas dengan kinerja laboratorium dan inovasi juga menyumbang pendapata asli daerah (PAD) melalui pengujian yang dilakukan.
Manfaat Pahala untuk Kaltim, kata Dadang juga memberi rasa aman bagi masyarakat sehingga tidak perlu was-was lagi dengan produk yang diperdagangkan, karena sudah terjamin kehalalannya. Termasuk meningkatkan daya saing dan menambah pendapatan dan taraf hidup pelaku usaha.
“Saat ini Pemprov Kaltim tengah memperjuangkan agar Pahala untuk Kaltim bisa masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020. Maka dari itu kepada seluruh lapisan masyarakat Kaltim bisa mendukung dengan cara mengirimkan komentar dukungan ke: Info.sinovik@Menpan.go.id,” pesan Dadang Sudarya. (mar/sul/humasprov kaltim)
25 Juli 2018 Jam 20:16:21
Program Pemerintah
04 April 2022 Jam 19:50:53
Program Pemerintah
08 Mei 2018 Jam 23:51:16
Program Pemerintah
16 September 2018 Jam 18:45:54
Program Pemerintah
03 Januari 2017 Jam 00:00:00
Program Pemerintah
01 Agustus 2018 Jam 21:44:36
Program Pemerintah
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
29 November 2017 Jam 09:39:11
Sosialisasi Masyarakat
18 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
14 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 April 2023 Jam 19:23:27
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur