SAMARINDA – Bukan hanya Ojol Berlian (Ojek Online Bersama Lindungi Anak), Pemerintah Provinsi Kaltim juga meloloskan satu inovasi lainnya dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 garapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Satu lagi inovasi Kaltim yang sudah diumumkan masuk dalam nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020 adalah program Produk Pangan Halal untuk Kalimantan Timur (Pahala Kaltim). Program ini adalah produk inovasi dari jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim.
Kepala DPKH Kaltim H Dadang Sudarya menjelaskan latar belakang dibuatnya program Pahala untuk Kaltim, tidak lain karena Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 209,1 juta jiwa, termasuk Kaltim.
Karena itu, kehalalan merupakan syariat wajib bagi umat muslim. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.
Dadang menjelaskan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengatur produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
Penerapan Pahala untuk Kaltim, lanjut Dadang Sudarnya, dilakukan UPTD Laboratorium Keswan dan Kesmavet (LKK) bersama pemangku kebijakan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, MUI Kaltim, pelaku usaha dan media massa. Mereka memberi dukungan pembentukan tim efektif pelaksanaan penataan dan pengawasan produk halal dan higienis.
Pahala untuk Kaltim terus disosialisasikan demi meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya produk halal dan higienis.
“Kami juga lakukan kerja sama dengan media massa, termasuk Biro Humas Setda Provinsi Kaltim,” kata Dadang Sudarya, Jumat (26/6).
Sejumlah media massa yang menjadi bagian dari kerja sama antara lain SCTV, Tepian TV, Kaltim Post dan Koran Kaltim. Kerja sama dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan produsen akan pentingnya produk berlabel halal.
Untuk menyukseskan Pahala untuk Kaltim, telah dilakukan komitmen bersama berupa dukungan dalam bentuk pernyataan kesepahaman dalam sertifikasi halal dari pemerintah daerah dan swasta, termasuk pelaku usaha produk peternakan.
“Kerja sama juga sudah kita lakukan dengan sejumlah hotel. Termasuk pembentukan Tim Terpadu Penataan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis sesuai Perda Provinsi Kaltim Nomor 2 tahun 2014,” tandasnya.
Program Pahala untuk Kaltim, lanjut Dadang berdampak kepada kelompok sasaran pelaku usaha pangan. Sejak inovasi ini diterapkan dalam bentuk pengawasan kehalalan pangan, pemalsuan produk pangan yang sangat tinggi di Kaltim sejak 2012, bisa ditekan.
“Hasil evaluasi kami, setelah dilakukan sosialisasi, pembinaan, dan penindakan, maka pada tahun 2018 kejadian pemalsuan menurun secara signifikan,” jelas Dadang.
Inovasi ini memberi ketentraman batin masyarakat dalam ketersediaan pangan halal. Hal ini juga menunjukkan respon masyarakat yang puas dengan kinerja laboratorium dan inovasi juga menyumbang pendapata asli daerah (PAD) melalui pengujian yang dilakukan.
Manfaat Pahala untuk Kaltim, kata Dadang juga memberi rasa aman bagi masyarakat sehingga tidak perlu was-was lagi dengan produk yang diperdagangkan, karena sudah terjamin kehalalannya. Termasuk meningkatkan daya saing dan menambah pendapatan dan taraf hidup pelaku usaha.
“Saat ini Pemprov Kaltim tengah memperjuangkan agar Pahala untuk Kaltim bisa masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020. Maka dari itu kepada seluruh lapisan masyarakat Kaltim bisa mendukung dengan cara mengirimkan komentar dukungan ke: Info.sinovik@Menpan.go.id,” pesan Dadang Sudarya. (mar/sul/humasprov kaltim)
13 April 2021 Jam 19:25:21
Program Pemerintah
03 April 2018 Jam 21:30:11
Program Pemerintah
26 Maret 2018 Jam 20:17:31
Program Pemerintah
10 Februari 2022 Jam 11:32:09
Program Pemerintah
16 November 2018 Jam 17:19:57
Program Pemerintah
13 November 2018 Jam 19:25:54
Program Pemerintah
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
24 Januari 2023 Jam 13:38:15
PKK
24 Januari 2023 Jam 13:35:08
Wakil Gubernur Kaltim
24 Januari 2023 Jam 07:35:37
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
12 November 2021 Jam 11:51:38
Kesehatan
12 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
28 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
07 September 2019 Jam 20:31:45
Agama
31 Mei 2018 Jam 20:16:06
Perencanaan Pembangunan