Perlu Kebijakan Komprehensif dan Dukungan Semua Sektor
SAMARINDA– Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP menilai perlunya diambil sebuah kebijakan komprehensif guna menyikapi kondisi dan permasalahan sektor ketenagakerjaan di Kaltim. Mengingat salah satu target pembangunan yang ingin dicapai pada 2018 adalah menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,11 persen.
Kebijakan yang dimaksud, ujar dia, yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja, pembinaan angkatan kerja dan peningkatan keselamatan dan kesehatan pekerja. Kebijakan tersebut dapat berupa peningkatan investasi, kebijakan mengenai pengendalian angkatan kerja, kebijakan pelatihan tenaga kerja, kebijakan penempatan tenaga kerja, kebijakan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja.
“Dengan kebijakan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan misi bidang tenaga kerja dalam Visi Kaltim Maju 2018, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Kaltim pada indikator sasaran peningkatan pendapatan perkapita pada 2018 sebesar Rp54,65 juta/tahun, dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat dengan indikator penurunanan tingkat pengangguran pada 2018 menjadi 5,11 persen,” ujar Mukmin saat membuka Rakor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kaltim 2014, akhir pekan lalu.
Selain kebijakan tersebut, ujar dia, khusus lingkup ketenagakerjaan, maka diperlukan juga kebijakan umum yang terkait dengan pendidikan, kesehatan dan pengendalian kebutuhan penduduk.
Adapun kebijakan yang terpenting di dalam menurunkan angka pengangguran adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja, terutama yang diarahkan pada penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke bawah. Dimana saat ini jumlahnya sekitar 60 persen, yang memerlukan peningkatan kualitas dan kapasitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
“Diperlukan sinkronisasi dan sinergitas antar lembaga dan antar kabupaten/kota, sehingga dapat menciptakan tenaga kerja yang mempunyai daya saing tinggi untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan pada era pasar bebas. Dan semua sektor juga diharapkan mampu mendorong penciptaan perluasan kesempatan kerja,” pungkasnya. (her/hmsprov)
09 April 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 April 2018 Jam 14:05:18
Pemerintahan
19 Oktober 2018 Jam 16:07:01
Pemerintahan
22 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
10 Januari 2019 Jam 21:15:35
Pemerintahan
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
11 November 2014 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
22 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Penanggulangan Bencana
11 Juni 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12 Juni 2017 Jam 10:38:13
Kegiatan Silaturahmi
19 Juli 2020 Jam 20:36:14
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa