SAMARINDA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana menghapus Ujian Nasional (UN) dan akan mengganti dengan ujian akhir yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing provinsi.
Menyikapi hal itu, Pemprov Kaltim menilai kondisi tersebut tentu harus menunggu hasil evaluasi pusat, apakah bisa ditetapkan dan dilaksanakan. Karena, pemerintah pusat juga harus mendengar aspirasi dari seluruh pemerintah provinsi dan mengkaji apakah layak atau tidak UN diubah menjadi ujian akhir di level provinsi. “Prinsipnya, jika pusat telah menetapkan, daerah harus siap melaksanakan. Tetapi, karena saat ini keputusan itu masih dievaluasi, maka kita tunggu evaluasi dan kajian dari pemerintah pusat terlebih dulu,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, Selasa (29/11).
Pemprov Kaltim menilai lebih baik program tersebut dievaluasi terlebih dulu. Karena, meski dilaksanakan UN, ada saja pelajar yang tidak lulus ujian walaupun setiap semester pelajar tersebut selalu menjadi terbaik.
Karena itu, program ini harus dikoordinasikan kembali dengan semua pihak, mulai dari Kementerian Pendidikan, pemerintah provinsi, DPR RI hingga akademisi, sehingga ketika ditetapkan, program ini tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.
“Lebih baik dievaluasi dulu. Yang jelas, hasil dari evaluasi tersebut adalah yang terbaik untuk rakyat, sehingga tidak menjadi permasalahan bersama,” jelasnya. (jay/sul/es/humasprov)
11 Desember 2021 Jam 11:37:33
Gubernur Kaltim
25 Juli 2022 Jam 22:10:03
Gubernur Kaltim
13 Februari 2022 Jam 17:58:53
Gubernur Kaltim
17 Agustus 2022 Jam 22:28:29
Gubernur Kaltim
04 Juli 2021 Jam 19:57:50
Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:34:41
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:32:45
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:31:18
Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:27:59
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:26:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
26 Maret 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup
25 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
10 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
11 April 2016 Jam 00:00:00
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah