SAMARINDA – Program Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan dinilai sejalan dengan misi Gubernur Kaltim, yaitu berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
"Pemprov Kaltim sangat mendukung program tersebut. Bahkan, sejalan dengan misi gubernur. Sehingga tidak masalah diterapkan di Benua Etam," sebut Staf Ahli Gubernur Bidang Reformasi dan Keuangan Daerah Muhammad Kurniawan mewakili Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor ketika pembukaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan oleh Kemenaker RI di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Kamis (1/7/2021).
Bagi Kurniawan, program ini akan segera diimplementasikan oleh OPD terkait, yakni Disnakertrans Kaltim. Karena akan mendukung peningkatan kualitas dan pendataan SDM disabilitas di Benua Etam.
"Segera ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Prinsipnya Pemprov dukung," tegasnya.
Kadisnakertrans Kaltim H Suroto mengungkapkan segera menindaklanjuti program tersebut dan membentuk ULD ini.
"Kita akan segera buat draf rancangannya. Kemudian disampaikan ke Gubernur. Target kami tahun ini bisa terbentuk. Aturannya bisa berbentuk keputusan atau pergub, sehingga mereka penyandang disabilitas bisa lebih terarah pengelolaannya," jelas Suroto.
Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim Ani Juwairiyah menyambut baik program ULD tersebut. Diharapkan dapat terbentuk di Kaltim.
"Ini sebagai kontribusi pemerintah kepada penyandang disabilitas. Kami sangat apresiasi. Sesuatu yang luar biasa, sangat istimewa bagi penyandang disabilitas. Sebagai wujud komitmen pemerintah dengan membentuk ULD ketenagakerjaan," jelasnya.
Hadir Wawali Bontang Hj Najirah Adi Darma, secara virtual dan membuka kegiatan Sekjend Kemenaker Anwar Sanusi, Plt Direktur Bina PTKDN Nora Kartika Setyaningrum dan pejabat Eselon III lingkup Disnakertrans Kaltim. (jay/sul/humasprov kaltim)
10 Desember 2020 Jam 18:51:21
Rapat Koordinasi Pemerintah
10 Desember 2020 Jam 18:50:59
Rapat Koordinasi Pemerintah
05 Desember 2019 Jam 08:34:58
Rapat Koordinasi Pemerintah
24 Januari 2022 Jam 18:43:31
Rapat Koordinasi Pemerintah
21 November 2019 Jam 23:04:15
Rapat Koordinasi Pemerintah
09 Juli 2022 Jam 12:56:15
Rapat Koordinasi Pemerintah
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
10 Februari 2014 Jam 00:00:00
Prestasi
14 Oktober 2019 Jam 07:36:42
Lingkungan Hidup
08 November 2019 Jam 23:49:59
PKK
01 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
11 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan