Undang Presiden dan Menteri Resmikan Tower Telekomunikasi Perbatasan

13 November 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Komunikasi dan Informatika 1114 kali

Raker Bidang Kominfo se Kaltim

SAMARINDA – Pemprov dan warga Kaltim dan Kaltara, mengundang dan sangat berharap agar Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mengunjungi masyarakat di wilayah perbatasan sekaligus meresmikan “kringnya” tower telekomunikasi di Desa Tiong Ohang Kabupaten Mahakam Ulu pada akhir November ini.

"Bapak Presiden bersama Menteri Kabinet Kerja bisa blusukan di wilayah dan dapat berdialog langsung dengan masyarakat perbatasan serta mendengar langsung keluhan dan tuntutan masyarakat di sana," kata Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP pada Rapat Kerja dan Diskusi Bidang Kominfo se-Kaltim dan Kaltara 2014, di Pendopo Lamin Etam, Rabu (12/11).

Dia mengungkapkan persoalan telekomunikasi yang baru-baru ini terjadi di Kaltim, yakni di wilayah perbatasan, tepatnya di Desa Tiong Ohang, Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu. Masyarakat menuntut pemerintah agar seluruh desa di Kecamatan Long Apari dan sekitarnya tersambung dengan sarana telekomunikasi.

Kondisi saat ini, lanjut dia, tower telekomunikasi sudah ada dibangun pemerintah daerah dan masyarakat sudah memiliki telepon seluler (handphone) tapi tidak bisa operasional -- istilah masyarakat Desa Tiong Ohang “belum kring” -- karena belum terpasang BTS (Base Transreceiver Station) yang merupakan tugas PT. Telkomsel untuk memasang sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim, Pemkab Mahulu dan Direktur PT Telkomsel.

"Pada Rapat Koordinasi, 3 November 2014 membicarakan tindaklanjut hasil kunjungan kerja di Kecamatan Long Apari, dimana pihak Telkomsel mengatakan, lima unit tower yang sudah ada segera dipasang BTS dan selesai sebelum 25 Desember 2014. Ini merupakan kado natal yang manis bagi masyarakat perbatasan," kata Mukmin

Adapun pihak Telkomsel, ujar dia, menjanjikan untuk pemasangan BTS pada tower di Desa Tiong Ohang selesai sebelum akhir Nopember 2014 dan akan diresmikan “kring”nya pada akhir November 2014 oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Desa Tiong Ohang.

Sedangkan untuk pemasangan BTS pada dua unit tower di wilayah Mahakam Ulu lainnya, yaitu Desa Long Apari dan Long Nuwuk, kemudian satu unit tower di Desa Agung Baru, Malinau (Kalimantan Utara), serta satu unit tower di Desa Long Layu, Nunukan (Kaltara) akan selesai dipasang sebelum 25 Desember 2014.

Mukmin berharap kepada pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika agar lebih memperhatikan Kaltim termasuk Kaltara yang wilayahnya berbatasan dengan negara tetangga sepanjang lebih kurang 1.038 kilometer. Terutama untuk pembangunan telekomunikasi di wilayah perbatasan, bukan hanya sarana telepon tetapi juga sarana radio dan televisi nasional agar dapat terjangkau di wilayah perbatasan.

Hal ini, sebut dia, untuk membuktikan kepada masyarakat perbatasan bahwa pernyataan “Daerah Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan NKRI”, bukan hanya lips service saja.

Pada Raker Bidang Kominfo se-Kaltim dan Kaltara 2014 yang mengangkat tema ”Optimalisasi Tata Kelola Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Island of Integrity Mewujudkan Kaltim Maju 2018”, juga dilakukan penyerahan Sertifikasi Standarisasi LPSE kepada Pemprov dan sejumlah kabupaten/kota di Kaltim dan Kaltara.

Sertifikasi tersebut diserahkan oleh Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Agus Rahardjo kepada Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP serta beberapa bupati/walikota yang hadir, diantaranya Walikota Bontang Adi Darma dan Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar. (her/sul/es/hmsprov).

///FOTO : Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Agus Rahardjo menyerahkan Sertifikat Standarisasi LPSE kepada Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP.(fajar/humasprov)