Untuk Penanganan Stunting 2023, Pemprov Siapkan Rp3,7 Miliar

27 Maret 2023 Jam 06:36:34 Nety Gubernur Kaltim 357 kali

Foto Adi Suseno / Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.Kaltim

SAMARINDA - Percepatan stunting menjadi program prioritas Pemprov Kaltim. Tahun ini untuk penanganan stunting Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran tidak kurang dari Rp3,7 miliar.

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah terkait agar segera melakukan percepatan penyerapan anggaran untuk memenuhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sesuai anggaran kas setiap bulan. Terutama untuk penanganan stunting.

"Saya berharap stunting ini menjadi perhatian serius. Makanya dengan alokasi anggaran kurang lebih Rp3,7 miliar diharapkan bisa mencegah dan menurunkan prevalensi stunting di Kaltim," kata Gubernur Isran Noor didampingi Kadis Kesehatan Kaltim dr H Jaya Mualimin.

Gubernur Isran menjelaskan, sesuai SSGI, prevalensi stunting di Kaltim naik 1,1 persen. Awalnya 2021 sebesar 22,8 persen. Pada 2022 tembus 23,9 persen.

Namun demikian, angka prevalensi stunting Kaltim masih lebih baik bila dibandingkan 5 provinsi di Pulau Kalimantan.

"Karena itu, percepatan penanganan stunting wajib dilakukan. Sehingga, kita mampu meningkatkan kualitas SDM di daerah," pesannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim dr H Jaya Mualimin menambahkan melalui alokasi tersebut, selanjutnya pemprov akan melakukan berbagai upaya, yakni mulai meningkatkan cakupan pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri dengan aksi bergizi di SLTA melibatkan dinas terkait.

Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kurang energi kalori (KEK). Pemberian makanan balita yang timbangan berat badannya menurun. Meningkatkan cakupan ASI eksklusif bagi ibu menyusui.

"Termasuk berupaya menekan cakupan bayi yang ditimbang di posyandu harus lebih besar 90% dari sasaran bayi. Melakukan imunisasi dasar lengkap bagi balita harus cakupannya meningkat lebih 95%," jelasnya.

Kemudian, kunjungan ibu hamil yang kontrol ke PKM lebih dari 99% dan UHC kepesertaan JKN lebih 98,99%.

"Ini semua program spesifik Pemprov Kaltim di samping juga program sensitif dari lintas dinas, lembaga dan instansi lainya bersinergi," jelasnya.

(jay/sul/ky/adpimprov kaltim)

Berita Terkait