Tingkatkan Kualitas Belanja Publik
SAMARINDA - Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi mengungkapkan ada tiga hal yang harus mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, baik secara orang perorang maupun setiap unit kerja. Ketiga hal dimaksud, yaitu kualitas belanja publik, pelayanan publik dan birokrat yang profesional.
Rusmadi menekankan soal kualitas belanja publik. Menurut dia, secara bertahap dan berstruktur Pemprov telah berusaha untuk meningkatkan kualitas belanja publik. Hal itu terindikasi dengan besarnya belanja modal atau belanja non pegawai yang meningkat pesat, yaitu sekitar Rp3,2 triliun.
Dijelaskan, belanja modal adalah yang terkait dengan belanja-belanja untuk pembangunan, seperti pembangunan jalan, pelabuhan dan lainnya, serta belanja yang terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan kepada publik sekaligus mendorong upaya pergerakan ekonomi sehingga ekonomi tumbuh dengan baik.
"Posisi realisasi penyerapan anggaran per 31 Mei 2013 adalah 25,23 persen. Angka tersebut jauh melebihi target atau capaian pada 31 Mei 2012, yaitu sekitar 17 persen. Dan ini harus kita apresiasi untuk kerja kita semua. Artinya ada peningkatan kinerja dalam menata, mengelola dan mengendalikan realisasi belanja," jelas Rusmadi pada Apel Pagi di lingkungan Setda Prov Kaltim, di Halaman Kantor Gubernur, Senin (1/7).
Lanjut dia, jika tidak ada belanja yang dilakukan maka realisasi penyerapan anggaran menjadi rendah yang berarti pembangunan juga tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, Rusmadi meminta setiap unit kerja dapat melakukan percepatan dan monitoring untuk memastikan program dan kegiatan itu berjalan serta memastikan belanja itu terealisasi.
"Kadang-kadang kita lupa, kesalahan kecil saja seperti penundaan lelang dan hal lainnya dapat berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran. Jadi, apa yang sudah bagus dilakukan harus ditingkatkan. Pada Juni 2013 ditargetkan realisasi penyerapan anggaran 30 persen, namun kita meyakini capaian realisasi melampaui target," ucapnya.
Rusmadi menambahkan, berbicara realitas seharusnya realisasi penyerapan anggaran semester pertama 2013 sudah mencapai 50 persen. Jangan sampai belanja untuk kegiatan menumpuk di akhir tahun karena akan berdampak kurang baik, baik bagi perekonomian Kaltim maupun terhadap masyarakat.
"Jika tidak ada pergerakan ekonomi maka pendapatan masyarakat tidak akan mencukupi, berarti pemerintah gagal dalam pelaksanaan pembangunan. Jangan sampai hal itu terjadi. Pemprov optimis capaian realisasi penyerapan anggaran tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin," pungkasnya. (her/hmsprov).
///Foto : Dr H Rusmadi
30 November 2020 Jam 23:45:30
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
25 Oktober 2017 Jam 09:39:47
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
10 Juli 2015 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
16 November 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
30 Januari 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
18 Maret 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
05 Juni 2023 Jam 22:33:20
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Juni 2023 Jam 22:31:11
Gubernur Kaltim
05 Juni 2023 Jam 22:20:44
Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 22:25:42
Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
14 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pendidikan
20 November 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
15 Desember 2020 Jam 08:14:39
Siaran Pers
10 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Agama
17 Februari 2019 Jam 19:26:51
Agama