Tingkatkan Kualitas Belanja Publik
SAMARINDA - Pelaksana Tugas Sekprov Kaltim Dr H Rusmadi mengungkapkan ada tiga hal yang harus mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, baik secara orang perorang maupun setiap unit kerja. Ketiga hal dimaksud, yaitu kualitas belanja publik, pelayanan publik dan birokrat yang profesional.
Rusmadi menekankan soal kualitas belanja publik. Menurut dia, secara bertahap dan berstruktur Pemprov telah berusaha untuk meningkatkan kualitas belanja publik. Hal itu terindikasi dengan besarnya belanja modal atau belanja non pegawai yang meningkat pesat, yaitu sekitar Rp3,2 triliun.
Dijelaskan, belanja modal adalah yang terkait dengan belanja-belanja untuk pembangunan, seperti pembangunan jalan, pelabuhan dan lainnya, serta belanja yang terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan kepada publik sekaligus mendorong upaya pergerakan ekonomi sehingga ekonomi tumbuh dengan baik.
"Posisi realisasi penyerapan anggaran per 31 Mei 2013 adalah 25,23 persen. Angka tersebut jauh melebihi target atau capaian pada 31 Mei 2012, yaitu sekitar 17 persen. Dan ini harus kita apresiasi untuk kerja kita semua. Artinya ada peningkatan kinerja dalam menata, mengelola dan mengendalikan realisasi belanja," jelas Rusmadi pada Apel Pagi di lingkungan Setda Prov Kaltim, di Halaman Kantor Gubernur, Senin (1/7).
Lanjut dia, jika tidak ada belanja yang dilakukan maka realisasi penyerapan anggaran menjadi rendah yang berarti pembangunan juga tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, Rusmadi meminta setiap unit kerja dapat melakukan percepatan dan monitoring untuk memastikan program dan kegiatan itu berjalan serta memastikan belanja itu terealisasi.
"Kadang-kadang kita lupa, kesalahan kecil saja seperti penundaan lelang dan hal lainnya dapat berpengaruh terhadap realisasi penyerapan anggaran. Jadi, apa yang sudah bagus dilakukan harus ditingkatkan. Pada Juni 2013 ditargetkan realisasi penyerapan anggaran 30 persen, namun kita meyakini capaian realisasi melampaui target," ucapnya.
Rusmadi menambahkan, berbicara realitas seharusnya realisasi penyerapan anggaran semester pertama 2013 sudah mencapai 50 persen. Jangan sampai belanja untuk kegiatan menumpuk di akhir tahun karena akan berdampak kurang baik, baik bagi perekonomian Kaltim maupun terhadap masyarakat.
"Jika tidak ada pergerakan ekonomi maka pendapatan masyarakat tidak akan mencukupi, berarti pemerintah gagal dalam pelaksanaan pembangunan. Jangan sampai hal itu terjadi. Pemprov optimis capaian realisasi penyerapan anggaran tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin," pungkasnya. (her/hmsprov).
///Foto : Dr H Rusmadi
27 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
11 Februari 2020 Jam 20:25:32
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
23 Januari 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
25 Juli 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
30 Januari 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
16 September 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:37:15
Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:33:16
Wakil Gubernur Kaltim
26 Januari 2023 Jam 10:28:26
Informasi dan Komunikasi
26 Januari 2023 Jam 06:05:37
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
08 Februari 2022 Jam 19:36:42
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
10 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
01 April 2019 Jam 22:26:40
Pembangunan
16 September 2015 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
30 Juli 2020 Jam 19:09:01
Kesehatan