Urus Sertifikat Tanah Bakal Lebih Murah, Pemerintah Bebaskan BPHTB

27 Januari 2022 Jam 18:49:00 Cinthia Informasi dan Komunikasi 1974 kali

Foto Yuvita / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Abu Helmi mewakili Gubernur Sosialisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 secara virtual. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Jalil.

Sosialisasi program unggulan Presiden Joko Widodo ini sudah memasuki tahun keenam. Abu Helmi menjelaskan program ini menyasar bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan tersertifikat agar bisa segera mendapatkan alas hak atas tanah tersebut.

“Salah satu hambatan program ini adalah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Pemerintah pusat minta agar daerah membebaskan atau memberi keringanan atas BPHTB itu,” kata Abu Helmi usai mengikuti sosialisasi tersebut, Kamis (27/1/2022).

Secara keseluruhan jelas Helmi, pemerintah pusat meminta lima poin kepada pemerintah daerah (gubernur/bupati/wali kota). Yaitu pertama memfasilitasi pemasangan tanda batas bidang tanah termasuk sempadan, kedua, menyiapkan data-data yang diperlukan untuk kelengkapan pendaftaran tanah. Ketiga, melakukan pembebasan/keringanan BPHTB untuk kegiatan PTSL, keempat, menyiapkan anggaran pra PTSL dan kelima membantu menyediakan sarana dan pra sarana untuk kegiatan PTSL.

“Saat ini Pemprov Kaltim sedang menunggu surat dari Kementerian ATR/BPN untuk kemudian segera ditindaklanjuti ke kabupaten dan kota agar para bupati dan wali kota segera memberikan keringanan atau pembebasan atas BPHTB,” imbuhnya.

Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil mengungkapkan di Indonesia secara keseluruhan terdapat 126 juta bidang tanah. Sampai tahun 2016 baru sekitar 59,7 juta bidang tanah terdaftar (47,45%). Sedangkan untuk periode 2017-2021 era PTSL terdapat 34,5 juta bidang tanah terdaftar atau 27,35%. Sementara yang saat ini sedang dalam proses sebanyak 31,7 juta bidang atau 25,2%.

“Jadi total tanah yang sudah terdaftar mencapai 94,2 juta bidang atau 74,8 persen. Sedangkan total tanah bersertifikat sebanyak 78 juta bidang atau 61,91 persen,” jelas Menteri Sofyan.

“Capaian tanah terdaftar selama lima tahun era PTSL sebanding dengan 44 tahun pendaftaran tanah sebelum PTSL,” bangga Menteri lagi.

Rapat juga dihadiri Kepala Kanwil ATR/BPN Kaltim Asnaedi. (sul/adpimprov)