SAMARINDA - Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program jaminan kesehatan bagi masyarakat di Benua Etam. Maka, pendataan penting dilakukan atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ketika diusulkan kepada Kemensos RI, maka harus disertakan pengesahan oleh kepala daerah dalam hal ini bupati/wali kota.
"Baik pengurangan jumlah atau penambahan, maka kabupaten/kota wajib menyertakan lembar pengesahan dari bupati atau wali kota mereka untuk DTKS. Artinya, itu membuktikan data tersebut benar," ucap Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor diwakili Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim H Andi Muhammad Ishak didampingi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Samarinda Mangisi Raja Simarmata dan Kabid Limjamsos Achmad Rasyidi ketika menghadiri kelas konsultasi implementasi kebijakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tahun 2022 secara virtual dan luring yang digelar oleh BPJS Kesehatan, di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 10 Februari 2022.
Menurut Andi Ishak sapaan akrabnya, setelah masuk di DTKS maka baru diusulkan sebagai peserta PBI JK. Karena itu, selanjutnya, diminta seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim yang belum mengusulkan pendataan DTKS dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Berkolaborasi tersebut, misal dengan Disdukcapil. Kemudian, ketika masyarakat sesuai kategori yang diinginkan masuk DTKS, maka berbagai bantuan tentu akan bisa diterima.
"Kalau semua sudah terdata dalam DTKS, bahkan masuk sebagai Program Keluarga Harapan (PKH). Tentu, semua bantuan bisa diterima masyarakat yang terdata. Kasihan, apabila masyarakat yang harusnya layak menerima tapi tak terdata," jelasnya.
Dihadiri perwakilan Kementerian Kemenko PMK RI, Kemendagri, Kemensos dan Kementerian Kesehatan RI. Hadir juga secara virtual Bupati Kutai Timur H Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi. (jay/sul/adpimprov kaltim)
09 Mei 2022 Jam 20:47:44
Informasi dan Komunikasi
19 Oktober 2022 Jam 18:15:59
Informasi dan Komunikasi
21 Mei 2020 Jam 11:54:56
Informasi dan Komunikasi
09 Desember 2022 Jam 13:51:34
Informasi dan Komunikasi
20 Desember 2022 Jam 06:56:34
Informasi dan Komunikasi
03 Juni 2023 Jam 17:53:53
Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:25:15
Kaltim Berduka
03 Juni 2023 Jam 11:22:53
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:21:06
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
18 Desember 2022 Jam 22:40:44
Kolom Minggu
29 Maret 2022 Jam 21:24:39
Sumber Daya Manusia
24 April 2014 Jam 00:00:00
Kewirausahaan
10 Februari 2021 Jam 20:44:42
Berita Acara