Kalimantan Timur
Wagub Ajak Bupati Wali Kota Berjuang Bangun Kaltim

Foto Ahmad Riyandi / Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.Kaltim

SAMARINDA - Wakil  Gubernur Kaltim  H Hadi Mulyadi resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan   Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Kaltim  Provinsi Kaltim Tahun 2024 yang digelar  di Pendopo Odah Etam, Senin (17/4/2024).

Wagub Hadi Mulyadi mengatakan Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2024  merupakan suatu acara yang sangat  luar biasa, karena acara untuk mengambil  keputusan penting dalam perjalanan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kami juga menyadari bahwa pembangunan Kalimantan Timur yang kita selenggarakan bersama tidak akan pernah sempurna,  karena luasnya Kalimantan Timur luar biasa. Sementara dana kita terbatas.  Oleh karena itu kita harus berjuang kepada pusat untuk mendapatkan banyak hal dalam membangun Kaltim,” tegas Hadi Mulyadi.

Dia menambahkan, Kalimantan Timur luasnya sama dengan Pulau Jawa. Dimana di sana ada  6 provinsi. APBD mereka bila ditotalkan lebih dari Rp500 triliun,  ditambah lagi dengan DAK-nya, bisa mencapai raturan triliun.  

“Sementara APBD Kalimantan Timur walaupun kita telah berjuang  sehingga APBD kita terus meningkat  Rp17,2 triliun, dan  kita dapat penghargaan  itu karena persentase dari target,  tapi nilainya juga belum cukup untuk membangun Kalimantan Timur.  Oleh karena itu bupati wali kota kita berjuang bersama-sama untuk membangun Kaltim,” seru Hadi. 

Menurut Wagub Hadi,  mau tidak mau  harus bersama-sama memastikan pemerintah pusat agar mereka memberikan perhatian serius kepada Kalimantan Timur sebagai daerah yang memberikan subsidi besar,  bagi  devisa  negara.

“Lima bulan lagi Gubernur  dan Wagub akan  pensiun. Dan apapun yang terjadi program ini harus kita selesaikan. Nantinya ada Sekda Kaltim yang menyelesaikan. Siapapun gubernurnya, siapapun wali kotanya, bupatinya, kita harapkan bisa terus membangun Provinsi Kaltim,” pesan  Hadi Mulyadi. (mar/sul/ky/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation