Wagub Ajak Warga Kaltim Cegah HIV/AIDS Secara Bersama
BALIKPAPAN – Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kian meluasnya penyebaran HIV/AIDS di Kaltim. Penyebaran virus penyakit yang hingga kini belum ditemukan obat penawarnya itu harus dipersempit dengan memperluas sosialisasi bahaya HIV/AIDS kepada masyarakat. Integrasi program di antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi dan pemerintah kabupaten/kota pun harus diperkuat dengan dukungan swasta.
“Mencegah meluasnya HIV/AIDS ini tidak bisa hanya sambil lalu. Perlu perhatian khusus. Perlu kerja keras dan kepedulian semua pihak untuk mencegah meluasnya penyebaran HIV/AIDS ini. Sebab itu, saya mengajak pemerintah kabupaten dan kota agar lebih bersungguh-sungguh memberi perhatian, termasuk mengalokasikan anggaran yang layak untuk mendukung kelancaran program ini,” tegas Wakil Gubernur HM Mukmin Faisyal HP saat membuka Sosialisasi Penguatan Kelembagaaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah, di Balikpapan, Senin (19/10).
Sosialisasi tentang bahaya HIV/AIDS ini kata Wagub Mukmin Faisyal, harus diperluas agar lebih banyak menyentuh para orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lainnya.
Sebaran informasi ini pun sangat diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, sehingga mereka bisa lebih waspada dan secara dini dapat melakukan antisipasi terhadap kemungkinan meluasnya penyebaran HIV/AIDS ini , utamanya di lingkungan keluarga.
Diakui Wagub, tugas mencegah penyebaran HIV/AIDS ini memang tidak mudah dalam era yang kian terbuka saat ini. Kemajuan teknologi informasi, perubahan gaya hidup yang semakin bebas, merosotnya tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat serta merebaknya penyalahgunaan narkoba di semua tingkatan masyarakat adalah beragam tantangan nyata yang harus dihadapi.
Apalagi berdasarkan hasil sero survey Dinas Kesehatan Kaltim dan laporan VC+CST dari Samarinda, Balikpapan dan Tarakan, sejak 1993 hingga 30 Juni 2015, di Kaltim telah ditemukan sebanyak 3.746 pengidap HIV dan 980 pengidap AIDS dan 437 diantaranya telah meninggal dunia.
Pengidap HIV/AIDS pun beraneka ragam, mulai dari swasta, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, wanita pekerja seks (WPS), pegawai negeri sipil (PNS), petani, pegawai salon, mahasiswa, anak buah kapal (ABK), sopir, pegawai bank, bahkan anggota TNI dan Polri juga.
Lebih mencengangkan dan harus menjadi perhatian bersama, bahwa pengidap terbanyak kedua setelah kalangan swasta, justru adalah para ibu rumah tangga (IRT). Umumnya, mereka ditulari oleh para suami mereka yang suka ‘jajan’ di luar.
“Diperlukan spirit yang kuat dan kepedulian kita bersama untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman HIV/AIDS ini. Pemerintah dan semua elemen masyarakat harus bersama-sama dalam kerja-kerja sosial ini,” seru Mukmin.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperluas sebaran informasi tentang bahaya AIDS ini adalah dengan ditandatanganinya nota kesepakatan antara Komisi Perlindungan AIDS (KPA) Kaltim dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kaltim. Nota kesepakatan berisi rencana kerjasama KPA dan BPMPD dalam upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS hingga ke desa-desa. Upaya pencegahan dan sosialisasi bahaya HIV/AIDS ini juga akan melibatkan para camat dan para kepala desa.
Kepala BPMPD Kaltim HM Jauhar Efendy yang menjadi salah seorang nara sumber dalam sosialisasi tersebut mengatakan, upaya penanggulangan HIV/AIDS ini secara fungsional memang menjadi tanggung jawab instansinya. Namun diakuinya, sejauh ini dukungan anggaran untuk program ini masih relatif minim.
Menurut mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kaltim itu, saat ini tingkat pertumbuhan HIV/AIDS, termasuk di Kaltim sangat tinggi. Karena itu, berbagai informasi tentang cara penularan HIV/AIDS dan bagaimana menghadapi orang dengan HIV/AIDS harus lebih banyak diketahui masyarakat.
“Secara fungsional ini juga menjadi tugas BPMPD. Nah, dengan nota kesepakatan ini, akan kami perjuangkan agar program ini mendapat dukungan anggaran yang lebih baik. Demi sukses program ini dukungan anggaran tentu sangat diperlukan. Secara berjenjang hal ini pun harus disosialisasikan ke kabupaten/kota agar mendapat dukungan anggaran yang memadai,” pungkas Jauhar. (sul/ews/hmsprov).
////FOTO : Wakil Gubernur HM Mukmin Faisyal HP menyapa sejumlah peserta Sosialisasi Penguatan Kelembagaaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Daerah.(samsul/humasprov)
26 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
22 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pembangunan
26 November 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
12 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
09 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
19 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
12 Agustus 2018 Jam 10:42:54
Kolom Minggu
07 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16 Juni 2020 Jam 09:29:17
Penanggulangan Bencana