28 Juli 2019 Jam 18:42:51   Humas Prov. Kaltim   Pendidikan   682 kali

SAMARINDA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengatakan Visi Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah Pembangunan (RPJMD) Kaltim 2018-2023, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas bagi perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. 

"Pendidikan merupakan salah satu kunci terwujudnya pembangunan yang berkualitas. Karena itu, visi berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing, seluruh masyarakat Kaltim berhak mendapatkan hak yang sama, tidak terkecuali para penyandang disabilitas," kata Hadi Mulyadi usai membuka seminar sehari urgensi Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim tentang penyelenggaraan sekolah inklusi, yang dilaksanakan DPD Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Kaltim, di Ruang Rapat Kersik Luway Kantor Dinas Pendidikan Kaltim, Minggu (28/7/2019). 

Terkait usulan pembentukan sekolah inklusi oleh DPD PPDI untuk pembuatan Pergub Kaltim tentang penyelenggaraan sekolah inklusi di Kaltim Tentu akan ditindaklanjuti dan dipelajari bentuk sekolah inklusi. Walaupun tidak semua akan dipilah-pilah karena berkaitan dengan sarana dan kemampuan (SDM) guru. Kalau belum siap semua, paling tidak di setiap kabupaten minimal ada satu. 

"Kita memiliki keinginan bekerjasama Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten dan kota yang bisa ditetapkan untuk sekolah inklusinya. Karena itu, kita apresiasi DPD PPDI Kaltim yang telah melakukan seminar urgensi untuk mendukung pembentukan sekolah inklusi di Kaltim," kata Hadi Mulyadi. 

Sementara Ketua DPD PPDI Kaltim Anni Juwairiyah mengatakan seminar bertujuan mendapatkan dukungan penuh dari Pemprov Kaltim. Seminar mengundang berbagai pihak.

"Kita mengacu pada visi RPJMD Kaltim 2018-2023, yang salah satu prioritas dalam pembangunan SDM adalah bagi para penyandang disabilitas. Karenanya, kita memerlukan perangkat hukum dalam terwujudkan visi tersebut," kata Anni Juwairiayah. (mar/her/yans/humasprovkaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak