Wagub Buka Rakerda Banggakencana 2020

27 Februari 2020 Jam 06:20:47 Adea Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 838 kali

Foto : S. Syaiful Al - Qadrie

SAMARINDA- Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) Tingkat Provinsi Kaltim 2020 yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim, di Hotel Selyca Mulia Samarinda, Rabu (26/2/2020).

"Saya tidak mempermasalahkan program dua anak cukup. Tetapi, perhatian kita adalah bagaimana membangun keluarga maupun anak yang sehat," kata Hadi Mulyadi ketika membuka Rakerda Program Banggakencana.

Hadi mengatakan terpenting dalam program tersebut adalah bagaimana menciptakan kualitas kesehatan keluarga juga membangun sarana pendidikan bagi anak.

Karena itu, BKKBN diminta untuk terus menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai perangkat daerah dan lintas sektor. Sehingga dapat mendukung program tersebut.

"Yang jelas Pemprov Kaltim siap mendukung program BKKBN dalam mewujudkan masyarakat sejahtera," jelasnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Eli Kusnaeni berharap program Banggakencana didukung pemangku kepentingan di semua dinas maupun instansi di kabupaten dan kota untuk memasukan wawasan kependudukan di setiap acara ataupun kegiatan.

Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pexmbangunan Keluarga (KKBPK) milik BKKBN RI, kini dikemas dalam istilah baru, Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau disingkat Banggakencana.

Rakerda diikuti 175 peserta dari kabupaten dan kota serta instansi terkait di lingkup Pemprov Kaltim. Hadir Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Hj Halda Arsyad, Ketua TP PKK Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor dan Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara BKKBN Achmad Taufik.

Rakerda dirangkai pengukuhan Perkumpulan Juang Kencana Kaltim dan penandatanganan kerja sama BKKBN Kaltim dengan OPD Kependudukan Kabupaten/Kota tentang integritas penegakan tindak korupsi dan gratifikasi.(jay/her/yans/humasprovkaltim)

Berita Terkait