Wagub Buka Rakorda PPPA

09 Juli 2020 Jam 21:00:28 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 765 kali

Ist

SAMARINDA - Pemprov Kaltim terus berupaya membangun kesejahteraan rakyat melalui pentingnya merencanakan program kependudukan, salah satunya bagaimana merencanakan anak-anak menuju kehidupan berumahtangga atau menikah.

Hal ini sejalan dengan tema yang diusung Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dalam Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) se-Kaltim 2020 melalui sistem daring atau virtual zoom cloud, Kamis (9/7).

"Jadi, penting menata perencanaan kehidupan berumahtangga bagi anak-anak sejak dini. Karena, pendidikan dan kualitas pendidikan anak menjadi perhatian serius oleh setiap keluarga. Karrna itu, Pemprov Kaltim menilai perlu adanya kesadaran masyarakat dalam merencanakan kehidupan berumahtangga," kata Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi ketika membuka Rakorda PPPA se Kaltim 2020 melalui sistem daring atau virtual zoom cloud.

Menurut Wagub Hadi, pernikahan dini menjadi suatu masalah. Karena itu, diperlukan langkah antisipasi, sehingga hal itu tidak terjadi.

Artinya, antisipasi itu dibangun melalui keluarga dan pendidikan yang terencana dengan baik. Sebab, anak-anak jangan sampai menjadi korban pendidikan yang kurang tepat oleh keluarga.

"Makanya, kehidupan berumahtangga wajib direncanakan. Karena itu, Pemprov Kaltim maupun pribadi menyambut baik dan mengapresiasi rapat koordinasi tersebut. Semoga menghasilkan keputusan yang baik sesuai visi dan misi Pemprov Kaltim Berani untuk Kaltim Berdaulat," jelasnya.

Kepala DKP3A Kaltim Hj Halda Arsyad mengakui hingga saat ini angkat pernikahan dini di Kaltim masih tergolong tinggi. Karena itu, diharapkan melalui Rakor tersebut mampu menghasilkan rumusan bagaimana langkah tepat mengantisipasi pernikahan dini di Benua Etam.

"Sekitar 13,98 persen angka pernikahan dini di Kaltim dari jumlah anak-anak remaja. Presentasi tersebut juga bersamaan dengan 22 Provinsi se Indonesia yang memiliki angka pernikahan dini tertinggi," jelasnya.

Hadir dalam rakorda secara daring tersebut sejumlah Intansi terkait di Kaltim dan Psikolog Lembaga Pemaslahatan Umat NU Hj Alisa Wahid.(jay/ri/humasprovkaltim)

Berita Terkait