SAMARINDA - Pemprov Kaltim terus berupaya membangun kesejahteraan rakyat melalui pentingnya merencanakan program kependudukan, salah satunya bagaimana merencanakan anak-anak menuju kehidupan berumahtangga atau menikah.
Hal ini sejalan dengan tema yang diusung Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim dalam Rapat Koordinasi Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Rakorda PPPA) se-Kaltim 2020 melalui sistem daring atau virtual zoom cloud, Kamis (9/7).
"Jadi, penting menata perencanaan kehidupan berumahtangga bagi anak-anak sejak dini. Karena, pendidikan dan kualitas pendidikan anak menjadi perhatian serius oleh setiap keluarga. Karrna itu, Pemprov Kaltim menilai perlu adanya kesadaran masyarakat dalam merencanakan kehidupan berumahtangga," kata Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi ketika membuka Rakorda PPPA se Kaltim 2020 melalui sistem daring atau virtual zoom cloud.
Menurut Wagub Hadi, pernikahan dini menjadi suatu masalah. Karena itu, diperlukan langkah antisipasi, sehingga hal itu tidak terjadi.
Artinya, antisipasi itu dibangun melalui keluarga dan pendidikan yang terencana dengan baik. Sebab, anak-anak jangan sampai menjadi korban pendidikan yang kurang tepat oleh keluarga.
"Makanya, kehidupan berumahtangga wajib direncanakan. Karena itu, Pemprov Kaltim maupun pribadi menyambut baik dan mengapresiasi rapat koordinasi tersebut. Semoga menghasilkan keputusan yang baik sesuai visi dan misi Pemprov Kaltim Berani untuk Kaltim Berdaulat," jelasnya.
Kepala DKP3A Kaltim Hj Halda Arsyad mengakui hingga saat ini angkat pernikahan dini di Kaltim masih tergolong tinggi. Karena itu, diharapkan melalui Rakor tersebut mampu menghasilkan rumusan bagaimana langkah tepat mengantisipasi pernikahan dini di Benua Etam.
"Sekitar 13,98 persen angka pernikahan dini di Kaltim dari jumlah anak-anak remaja. Presentasi tersebut juga bersamaan dengan 22 Provinsi se Indonesia yang memiliki angka pernikahan dini tertinggi," jelasnya.
Hadir dalam rakorda secara daring tersebut sejumlah Intansi terkait di Kaltim dan Psikolog Lembaga Pemaslahatan Umat NU Hj Alisa Wahid.(jay/ri/humasprovkaltim)
25 Juni 2020 Jam 19:47:57
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22 Agustus 2019 Jam 20:36:01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
05 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11 November 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04 Desember 2018 Jam 22:03:12
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
28 Maret 2023 Jam 23:24:52
Agama
28 Maret 2023 Jam 00:32:57
Wakil Gubernur Kaltim
27 Maret 2023 Jam 13:54:43
Gubernur Kaltim
27 Maret 2023 Jam 13:46:11
FCPF-CF
27 Maret 2023 Jam 06:36:34
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
08 Oktober 2018 Jam 17:58:30
Perhubungan
11 Januari 2017 Jam 00:00:00
Kelautan dan Perikanan
31 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pendidikan
20 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02 September 2018 Jam 18:40:44
Kesehatan