SAMARINDA - Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat membuka rapat koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Daerah yang digelar di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/2/2019).
Hadi Mulyadi memberikan apresiasi kepada KPK yang datang ke Kaltim dalam rangka melakukan supervisi dan pencegahan korupsi. Kegiatan tersebut patut didukung semua pihak terlebih Pemprov Kaltim. "Kita harapkan Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan pencegahan secara intensif, sehingga tidak perlu ada penindakan, karena kita telah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Dengan begitu kita harapkan penerimaan PAD kita akan lebih optimal," tutur Hadi Mulyadi.
Lebih jauh terkait masih belum maksimalnya penerimaan PAD, Hadi Mulyadi menengarai masih ada kebocoran di beberapa tempat. Kehadiran KPK dan koordinasi aktif yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi angka kebocoran. "Untuk mengoptimalisasi pendapatan, kita harus tegas memungut pajak, agar pendapatan kita maksimal," ujar Hadi.
Dalam rakor tersebut, Ketua Koordinator Wilayah 7-KPK, Unit koordinasi dan supervisi KPK Nana Mulyana memaparkan isi program pencegahan korupsi yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya administrasi pengelolaan penerimaan daerah yang bebas dari KKN.
"Salah satu adalah mendorong pemerintah daerah menerapkan sistem administrasi pencatatan penerimaan daerah yang memungkinkan pembayaran pajak daerah lebih efektif, efisien dan akuntabel dengan berbasis teknologi informasi," kata Nana Mulyana.
Rakor digagas Inspektorat Wilayah Kaltim bekerjsama dengan KPK RI. Peserta datang dari Pemkot Balikpapan dan Pemkot Samarinda, Dinas PM-PTSP dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan dan Samarinda serta undangan lainnya. (mar/sul/humasprov kaltim)
17 November 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
12 Maret 2018 Jam 07:47:53
Pemerintahan
05 November 2020 Jam 10:13:02
Pemerintahan
24 Juni 2018 Jam 18:43:46
Pemerintahan
11 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Juli 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 September 2023 Jam 18:24:12
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:21:48
Agenda Pemerintah
19 September 2023 Jam 18:19:02
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:16:29
Gubernur Kaltim
19 September 2023 Jam 18:13:20
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
01 November 2020 Jam 20:44:16
Berita Acara
26 Oktober 2019 Jam 00:28:34
Kegiatan Silaturahmi
15 April 2019 Jam 07:49:56
Kegiatan Silaturahmi
24 Mei 2022 Jam 21:05:29
Informasi dan Komunikasi