SAMARINDA - Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat membuka rapat koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Daerah yang digelar di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/2/2019).
Hadi Mulyadi memberikan apresiasi kepada KPK yang datang ke Kaltim dalam rangka melakukan supervisi dan pencegahan korupsi. Kegiatan tersebut patut didukung semua pihak terlebih Pemprov Kaltim. "Kita harapkan Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan pencegahan secara intensif, sehingga tidak perlu ada penindakan, karena kita telah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Dengan begitu kita harapkan penerimaan PAD kita akan lebih optimal," tutur Hadi Mulyadi.
Lebih jauh terkait masih belum maksimalnya penerimaan PAD, Hadi Mulyadi menengarai masih ada kebocoran di beberapa tempat. Kehadiran KPK dan koordinasi aktif yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi angka kebocoran. "Untuk mengoptimalisasi pendapatan, kita harus tegas memungut pajak, agar pendapatan kita maksimal," ujar Hadi.
Dalam rakor tersebut, Ketua Koordinator Wilayah 7-KPK, Unit koordinasi dan supervisi KPK Nana Mulyana memaparkan isi program pencegahan korupsi yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya administrasi pengelolaan penerimaan daerah yang bebas dari KKN.
"Salah satu adalah mendorong pemerintah daerah menerapkan sistem administrasi pencatatan penerimaan daerah yang memungkinkan pembayaran pajak daerah lebih efektif, efisien dan akuntabel dengan berbasis teknologi informasi," kata Nana Mulyana.
Rakor digagas Inspektorat Wilayah Kaltim bekerjsama dengan KPK RI. Peserta datang dari Pemkot Balikpapan dan Pemkot Samarinda, Dinas PM-PTSP dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan dan Samarinda serta undangan lainnya. (mar/sul/humasprov kaltim)
10 November 2019 Jam 10:30:28
Pemerintahan
02 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Oktober 2018 Jam 19:03:48
Pemerintahan
08 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
23 Oktober 2021 Jam 08:26:45
Pemerintahan
06 Februari 2023 Jam 22:34:41
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:32:45
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:31:18
Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:27:59
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:26:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
17 Juli 2018 Jam 19:54:42
Perencanaan Pembangunan
09 Desember 2018 Jam 21:32:08
Agama
19 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
05 Februari 2023 Jam 22:20:15
Kolom Minggu
09 Desember 2019 Jam 08:50:50
Perkebunan