SAMARINDA - Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sangat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
Penegasan itu disampaikan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat membuka rapat koordinasi (Rakor) Program Pencegahan Korupsi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Daerah yang digelar di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/2/2019).
Hadi Mulyadi memberikan apresiasi kepada KPK yang datang ke Kaltim dalam rangka melakukan supervisi dan pencegahan korupsi. Kegiatan tersebut patut didukung semua pihak terlebih Pemprov Kaltim. "Kita harapkan Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan pencegahan secara intensif, sehingga tidak perlu ada penindakan, karena kita telah melakukan pencegahan terlebih dahulu. Dengan begitu kita harapkan penerimaan PAD kita akan lebih optimal," tutur Hadi Mulyadi.
Lebih jauh terkait masih belum maksimalnya penerimaan PAD, Hadi Mulyadi menengarai masih ada kebocoran di beberapa tempat. Kehadiran KPK dan koordinasi aktif yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi angka kebocoran. "Untuk mengoptimalisasi pendapatan, kita harus tegas memungut pajak, agar pendapatan kita maksimal," ujar Hadi.
Dalam rakor tersebut, Ketua Koordinator Wilayah 7-KPK, Unit koordinasi dan supervisi KPK Nana Mulyana memaparkan isi program pencegahan korupsi yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya administrasi pengelolaan penerimaan daerah yang bebas dari KKN.
"Salah satu adalah mendorong pemerintah daerah menerapkan sistem administrasi pencatatan penerimaan daerah yang memungkinkan pembayaran pajak daerah lebih efektif, efisien dan akuntabel dengan berbasis teknologi informasi," kata Nana Mulyana.
Rakor digagas Inspektorat Wilayah Kaltim bekerjsama dengan KPK RI. Peserta datang dari Pemkot Balikpapan dan Pemkot Samarinda, Dinas PM-PTSP dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan dan Samarinda serta undangan lainnya. (mar/sul/humasprov kaltim)
18 Januari 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
23 April 2018 Jam 21:15:24
Pemerintahan
30 Januari 2018 Jam 17:33:07
Pemerintahan
27 November 2019 Jam 11:37:26
Pemerintahan
12 Mei 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Juni 2018 Jam 18:43:46
Pemerintahan
03 Juni 2023 Jam 17:53:53
Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:25:15
Kaltim Berduka
03 Juni 2023 Jam 11:22:53
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:21:06
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
21 Juni 2022 Jam 21:26:09
Informasi dan Komunikasi
05 Maret 2018 Jam 19:25:48
Penanaman Modal
02 September 2022 Jam 09:30:28
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26 Februari 2020 Jam 09:16:47
Berita Acara