SAMARINDA - Tujuh dari delapan fraksi di DPRD Kaltim memberikan Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kaltim terhadap Laporan Pertangjungjawaban Gubernur Kaltim yang telah dibacakan Gubernur Kaltim Dr. H.Awang Faroek saat Rapat Paripurna ke-11 beberapa waktu lalu.
Gubernur Kaltim yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kaltim, H. Farid Wadjdy dengan seksama mencatat setiap masukan dan saran yang disampaikan oleh setiap fraksi di DPRD tersebut.
Fraksi yang memberikan pemandangan umum pada Rapat Paripurna ke-12, Kamis (23/5) adalah Partai Golkar dibacakan oleh H.S Abdurrahman Al Hasny, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan dibacakan oleh Datuk Yasser Arafat. Partai Keadilan Sejahtera dibacakan oleh Gunawarman, Partai Demokrat dibacakan oleh Hj Puji Astuti.
Sedangkan Partai Amanat Nasional diwakili Hj. Siti Qomariah, Fraksi Hanura-Partai Demikrasi Sejahtera dibacakan oleh Mudiyat Nor, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan diwakili oleh Hj, Masitah Assegaf dan fraksi yang tidak hadir memberikan pemandangan umum ini adalah Fraksi Patriot Bintang Reformasi dibacakan oleh H Andi Harun.
Rata-rata setiap fraksi menyorot kinerja Gubernur dalam hal keuangan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, wilayah perbatasan, pertanian dalam arti luas, dan menyorot kinerja SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim.
Partai Golkar dibacakan oleh H.S Abdurrahman Al Hasny misalnya, meminta Pemprov Kaltim dapat mempertahankan kinerja ekonomi Kaltim yang terus membaik, meningkatkan Product Domestic Regional Brutto (PDRB). Selain itu juga meminta percepatan pembangunan Bandara Samarinda Baru agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata.
"Percepatan pembanguan BSB ini sangat penting karena Bandara Temindung yang mendesak untuk dipindahkan. Selain itu, dana pembangunan BSB yang telah dianggarkan tidak dihapuskan," ujarnya.
Begitupun dengan Partai Keadilan Sejahtera, meminta perhatian Gubernur untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan terus memberikan beasiswa bagi putra-putri Kaltim terutama beasiswa bagi guru-guru yang ingin meningkatkan pendidikannya. Membantu untuk mendirikan sekolah unggul di kabupaten/kota sebagai ganti dari Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.
"Pendirian sekolah unggulan di kabupaten memerlukan dana yang sangat banyak, untuk itu kita perlu bantuan Pemrov Kaltim dalam pembangunannya. Kita ingin putra-putri di kabupaten juga dapat berprestasi di tingkat nasional dan internasional," ujar Gunawarman.
Pemerintah Provisi Kaltim akan memberikan jawaban kembali pada Rapat Paripurna ke-13 yang dijadwalkan digelar pada bulan depan, sehingga, antara Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim memiliki kesamaan persepsi dan menerima Laporan pertanggungjawaban Gubernur yang disampaikan sebelum jabatannya berakhir.(yul/hmsprov).
//Foto: Wakil Gubernur Kaltim, H. Farid Wadjdy menerima satu Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kaltim. (yuliawan/humasprov kaltim).
30 Agustus 2019 Jam 10:12:27
Pemerintahan
23 Agustus 2020 Jam 23:51:17
Pemerintahan
08 April 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Agustus 2021 Jam 22:05:45
Pemerintahan
02 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Februari 2023 Jam 07:48:08
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Februari 2023 Jam 07:45:48
Agenda Pemerintah
01 Februari 2023 Jam 07:43:33
Informasi dan Komunikasi
01 Februari 2023 Jam 07:40:29
Agenda Pemerintah
01 Februari 2023 Jam 07:37:47
PKK
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
02 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
09 Juni 2015 Jam 00:00:00
Kepemudaan dan Olahraga
28 Desember 2016 Jam 00:00:00
Prestasi
21 April 2014 Jam 00:00:00
Kearsipan
13 Maret 2018 Jam 19:34:24
Gubernur Kaltim