Kalimantan Timur
Wagub Imbau SKPD Hemat Energi dan Biaya

SAMARINDA - Wagub Kaltim H Farid Wadjdy mengimbau agar masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kaltim dapat melakukan penghematan energi dan biaya, ketika melakukan aktivitas di ruang kerja maupun melaksanakan program kerja di lapangan. 
“Ini yang telah saya lakukan. Contohnya, penggunaan air conditioner (AC) di ruang kerja. AC yang saya gunakan kekuatan volumenya hanya 26 derajat celcius, sehingga penggunaannya bisa hemat dan kondisi ruang tidak juga panas dan dingin, tetapi sedang-sedang saja. Para pejabat di masing-masing SKPD diharapkan dapat mengurangi penggunaan alat-alat yang menggunakan tenaga listrik,” kata Farid Wadjdy, baru-baru ini.
Menurut dia, penghematan energi dan biaya ini diharapkan dapat dilakukan para pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim, sehingga pengeluaran untuk biaya energi lebih efisien. Misal, penerangan ruang kantor, diharapkan dapat dipadamkan, apabila memang kondisi cuaca terang atau cerah. Bahkan, ketika pulang kerja, listrik di ruang kantor diharapkan jangan lupa dipadamkan. Saat ini penerangan yang digunakan di lingkungan Sekretariat Provinsi (Kantor Gubernur) sudah sangat luar biasa, sehingga patut dikurangi pemakaiannya.
“Saya pikir, hal ini perlu dilaksanakan, karena ini salah satu upaya kita untuk melakukan penghematan penggunaan energi dan biaya listrik,” jelasnya.
Selain itu, untuk efisiensi keuangan daerah, maka pembatasan dan kegiatan aparatur pemerintah dengan pola hidup sederhana juga perlu dilakukan. Apalagi, hal itu juga telah diimbau cukup lama. Misal, pertemuan di luar daerah, terutama di Balikpapan oleh SKPD terkait, diharapkan tidak terlalu sering dilakukan.  
Memang, lanjut dia, yang menjadi pertimbangan saat ini adalah efesiensi waktu para pejabat pusat yang  hadir. Sehingga pelaksanaan kegiatan di Balikpapan dinilai lebih tepat. 
“Mereka hadir untuk memberi arahan, pada pagi harinya, kemudian siangnya mereka harus kembali ke Jakarta untuk acara yang lain. Kalau ke Samarinda, minimal 5 jam lagi waktu diperlukan,”  jelasnya. (jay/hmsprov)  
 

Berita Terkait
Government Public Relation