Kalimantan Timur
Wagub Kukuhkan Penyuluh Antikorupsi Kaltim

Foto Netilyawati / Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.Kaltim

SAMARINDA - Momentum Pemantauan, Evaluasi dan Verifikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Semester I Tahun 2023 dan Pengukuhan Penyuluh Antikorupsi Provinsi Kaltim periode 2023-2025 diharapkan dapat memotivasi seluruh pihak untuk semangat bekerja keras melakukan pencegahan tindakan korupsi di Benua Etam.

 

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi yang membuka kegiatan tersebut serta mengukuhkan 17 penyuluh antikorupsi mengajak agar masyarakat turut serta bersama-sama pemerintah melakukan pencegahan tindakan korupsi.

 

“Jadi, pelaksanaan ini penting dilakukan, agar pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam hal ini Inspektorat Daerah bekerja maksimal melakukan pembinaan terhadap seluruh OPD terkait, sehingga pencegahan penyalahgunaan tindakan korupsi dapat dilakukan.  Pegawai di lingkungan pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota jauh dari kasus korupsi,” pesan Hadi Mulyadi ketika membuka kegiatan pemantauan, evaluasi, verifikasi dan pengukuhan Penyuluh Antikorupsi (Paksi) Provinsi Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa 25 Juli 2023..

 

Menurut Hadi, pemantauan, evaluasi, verifikasi MCP pada pemerintah provinsi dan kabupaten di Kaltim sebagai tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kerja sama Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Nomor 64, Nomor 700.1.2.4/562/IJ dan Nomor HK.02/PRJ-5/D3/01/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengelolaan Bersama Monitoring Center for Prevention (MCP).

 

Karena itu, Wagub Hadi bersyukur Tim KPK selalu datang ke Kaltim melakukan pembinaan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga Kaltim jauh dari tindakan  korupsi.

 

“Semoga kerja sama ini terus dibangun, sehingga pemerintah di Kaltim jauh dari tindakan korupsi. Tapi, yang harus ditingkatkan adalah bagaimana semangat bekerja dan berkolaborasi menuju Kaltim Berdaulat,”  harap Wagub.

 

Sementara dengan adanya pengukuhan penyuluh antikorupsi ini, ke depan diharapkan bertambah personel penyuluhnya. Sehingga dapat melakukan pembinaan di seluruh Kaltim. “Selamat kepada penyuluh yang baru dikukuhkan. Tidak hanya pemerintah maupun di lingkungan Inspektorat atau Bagian Keuangan atau Perpajakan, tetapi wartawan juga bisa menjadi anggota penyuluh,” jelasnya.

 

Hadir Plh Inspektur III Kemendagri RI Kusna Heriman dan sejumlah Tim Asistensi dan Verifikasi MCP Kemendagri RI untuk Wilayah Provinsi Kaltim. Kepala Inspektorat Kaltim Dr HM Irfan Prananta dan sejumlah Sekda  se-Kaltim.(jay/sul/ky/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation