Rakernis Kelautan dan Perikanan Kaltim dan Kaltara
BALIKPAPAN–Keterlibatan nelayan dan penggiat usaha kelautan dan perikanan sebagai pelaku utama sektor ini sangat diperlukan dalam upaya merumuskan berbagai program dan kebijakan yang tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
“Karena itu, saya minta agar keterlibatan nelayan bisa diakomodir dalam kegiatan Rakernis tahun selanjutnya, sehingga aspirasi dan kebutuhan yang diperlukan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan,” kata Wakil Gubernur Kaltim, HM Mukmin Faisyal pada pembukaan Rakernis Kelautan dan Perikanan se-Kaltim dan Kaltara di Balikpapan, Selasa malam (25/3).
Menurut dia, aspirasi tersebut bisa disampaikan melalui organisasi nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian program yang dibuat pemerintah, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan lebih terarah dan tepat sasaran sesuai aspirasi warga nelayan dan penggiat usaha perikanan dan kelautan.
Sebagai pelaku utama, tentunya para nelayan dan penggiat usaha kelautan dan perikanan jauh lebih memahami kondisi di lapangan, sehingga lebih mengetahui apa saja yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha mereka.
“Sebagai Ketua HNSI Kaltim, saya sangat berharap keterlibatan para nelayan dalam kegiatan semacam ini, sehingga program yang kita jalankan untuk memakmurkan nelayan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan,” kata Mukmin Fasiyal.
Dalam kesempatan itu, Mukmin juga menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapai nelayan Kaltim dan Kaltara, antara lain yang hingga kini masih minim teknologi dan sebagian besar hanya menangkap ikan dengan kapal berkekuatan 15 gross tonase (GT). Kondisi itu, membuat nelayan Kaltim hanya mampu menangkap ikan di perairan dangkal.
Dengan kondisi itu, kemampuan nelayan untuk menghasilkan tangkapan menjadi minim, sehingga kalah bersaing dengan armada nelayan dari daerah lain, bahkan tidak jarang hasil perikanan tangkap di kawasan perbatasan juga dicuri oleh nelayan asing yang memiliki kapal jauh lebih besar dan teknologi yang jauh lebih baik.
“Harapan kita, ke depan nelayan Kaltim harus memiliki armada dan teknologi lebih baik, dengan kekuatan atau bobot kapal minimal 30 GT, sehingga mampu menagkap ikan hingga ke perairan yang lebih ekonomis,” ujarnya.
Masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian, adalah bagaimana mengembangkan usaha kelautan dan perikanan yang modern, sehingga tidak hanya mengandalkan hasil tangkapan dan menjualnya dalam bentuk bahan mentah.
Nelayan Kaltim secara bertahap harus mampu mengembangkan usaha pengolahan hasil, sehingga mampu menghasilkan produk bernilai tinggi, seiring dengan perkembangan zaman, di mana masyarakat lebih memilih produk instan, termasuk produk perikanan.
“Ini semua bisa terwujud jika terjalin sinergitas semua pihak, terutama nelayan dan penggiat usaha perikanan dan kelautan, pemerintah dan sejumlah pihak terkait lain, sehingga potensi perikanan Kaltim yang begitu besar, bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi nelayan,” tegas Mukmin Faisyal.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Iwan Mulyana menyambut baik usulan yang disampaikan Wagub, dengan harapan aspirasi dan kebutuhan nelayan bisa disampaikan melalui HNSI.
Menurut dia, apa yang disampaikan Wagub Mukmin Faisyal sangat tepat, sehingga mulai tahun depan akan melibatkan nelayan melalui HNSI, sehingga aspirasi para peaku utama dan penggiat perikanan di daerah ini akan lebih terakomodir dalam berbagai program kelautan dan perikanan.
“Saya kira ini merupakan usulan tepat dan kita segera merespon hal ini, karena nelayan dan penggiat usaha perikanan dan kelautan adalah pelaku utama di lapangan yang tentunya jauh lebih tahu kebutuhan dan dan kondisi lapangan yang kemudian dipadukan dengan program pemerintah, khususnya bidang perikanan dan kelautan,” ujarnya. (santos/sul/hmsprov).
////FOTO : Wagub Mukmin Faisyal berbincang dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim Iwan Mulyana dan para peserta Rakernis lainnya. (fadliansyah/humasprov)
09 September 2013 Jam 00:00:00
Peternakan
11 November 2013 Jam 00:00:00
Peternakan
22 November 2013 Jam 00:00:00
Peternakan
12 September 2013 Jam 00:00:00
Peternakan
18 November 2016 Jam 00:00:00
Peternakan
03 September 2013 Jam 00:00:00
Peternakan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
30 Mei 2014 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
04 November 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 Februari 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
15 November 2019 Jam 23:26:05
Lingkungan Hidup
03 Mei 2023 Jam 22:40:37
Wakil Gubernur Kaltim