Wagub : Masyarakat Harus Bisa Merasakan Kehadiran Pejabat Eselon II

29 Maret 2022 Jam 21:44:20 Cinthia Wakil Gubernur Kaltim 354 kali

Foto Adi Suseno / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

BALIKPAPAN - Sekitar 38 kepala dinas, badan dan biro di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemprov Kaltim selama dua hari, pada 29-30 Maret 2022 yang dipusatkan di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan.

Uji kompetensi yang diinisiasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim ini dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi, Selasa (29/3/2022).

Dalam arahannya, orang nomor dua Benua Etam ini menyambut baik diadakannya uji kompetensi untuk JPT Pratama di lingkup Pemprov Kaltim ini.

“Seperti kata Bu Nina tadi, semua nanti mendapatkan sertifikat. Berarti lulus semua,” canda Hadi yang disambut riuh tawa peserta uji kompetensi.

“Saya sedang berbicara di depan orang-orang hebat semua dan mendapatkan amanat yang luar bisa dari masyarakat. Pertemuan ini sangat serius. Dan tentu uji kompetensi ini mengingatkan kepada kita tentang amanat besar yang diberikan masyarakat,” lanjutnya.

Hadi menyebut untuk membangun bangsa Indonesia diperlukan energi yang besar karena penduduknya besar. Sadar atau tidak sadar, ujar dia, dalam mengelola negara ini selalu ada inefisiensi, selalu ada ketidakefektifan. Dari dulu dan tidak pernah menemukan titik temunya, namun jangan saling menyalahkan tapi itu suatu kenyataan.

Menurut dia, ada beberapa kelompok besar dalam bernegara. Di antaranya, pertama para pengusaha yang bekerja dengan kata kuncinya efektif dan efisien. Mereka tidak peduli siapa pejabatnya yang penting mereka dapat untung dan tidak mau rugi.

Kedua, organisasi kemasyarakatan (ormas). Dengan dua ormas besar yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang memiliki segala fasilitas sarana dan prasarana seperti sebuah negara. Dua kata kunci dari kesuksesan yaitu ketulusan dan solidaritas.

“Semua didorong untuk tata bernegara luar biasa yang dilakukan oleh pengusaha dan ormas. Kita mengelola negara harusnya berada di tengah-tengah antara ormas dan pengusaha. Artinya tidak seterusnya sebagai pengusaha yang terus mencari untung yang menghilangkan sisi kemanusiaan, tetapi tidak juga seperti ormas yang memprioritaskan sisi kemanusiaan. Harus seimbang,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, jangan terlalu memusingkan uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat atau predikat terbaik. Yang harus dipusingkan adalah kalau sudah kehilangan semangat membangun negara, kehilangan semangat solidaritas, kehilangan semangat bekerja keras, kehilangan semangat efisien dan efektif dalam mengelola dana yang diamanahkan oleh masyarakat kepada kita untuk membangun.

“Apa yang kita lakukan ini bukanlah untuk selembar sertifikat, tetapi adalah membangun semangat untuk membangun bangsa lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera, lebih nyaman sehingga seluruh masyarakat merasakan kehadiran seluruh eselon II ini adalah orang yang benar-benar melayani masyarakat,” pungkasnya.

Hadir secara online Kepala BPSDM Kemndagri Sugeng Hariyono, secara offline turut hadir Direktur Ditjen Otonomi Daerah dan Assessor LSP PDN Kemendagri. (her/sul/adpimprov kaltim)